Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto bakal memperluas skema pengawasan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) dengan menambahkan lebih banyak jenis komoditas mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Kebijakan tersebut tidak lain untuk menertibkan tata kelola perdagangan luar negeri dan menghentikan praktik manipulasi laporan ekspor nan dinilai telah merugikan finansial negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam perbincangan berbareng para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), nan disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
"Akhirnya muncullah DSI gitu. Itu langkah ya. Tapi kan itu butuh waktu 3 bulan apa ya kan penyesuaian dan itu baru tiga komoditas. Nanti 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya. Jadi enggak bisa dipaksa ya dalam makna kita mau lebih cepat," kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9/2026).
Saat ini, terdapat tiga komoditas nan dikelola ekspornya oleh PT DSI ialah batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy alias feronikel.
Prabowo membeberkan bahwa praktik under-invoicing dan transfer pricing nan berjalan lebih dari 30 tahun telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah jumbo. Dalam kurun waktu 34 tahun, akumulasi nilai kekayaan negara nan lenyap akibat laporan ekspor tiruan diperkirakan mencapai US$ 908 miliar alias sekitar Rp 15.000 triliun.
"Selama ini, ya, 30 tahun lebih kekayaan kita di... menurut saya diselewengkan oleh praktik under-invoicing, ya. Dan transfer pricing... intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya 100 ton, dilaporkannya 50 ton. Ini kita lenyap duit banyak sekali," ujarnya.
Untuk itu, Prabowo berbincang berbareng Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) hingga disepakati penerapan sistem ekspor satu pintu berbasis DSI. Melalui DSI, pemerintah dapat memantau seluruh alur transaksi ekspor secara transparan, nan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekurang-kurangnya 30%.
"Satu-satunya jalan kita kudu ekspor satu pintu. Akhirnya muncul DSI... Tapi kan itu butuh waktu tiga bulan penyesuaian, dan itu baru tiga komoditas, kelak 1 Januari tambah sekian komoditas dan sebagainya," tutur Prabowo.
Dengan begitu, DSI diharapkan bisa mengamankan komoditas strategis serta mineral kritis nasional dari potensi penyelewengan lampau lintas barang. Prabowo menegaskan bahwa penataan sistem ekspor dan penutupan celah kebocoran ini merupakan tanggungjawab konstitusional pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
50 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·