Serikat Pekerja Minta Transparansi Jika Defisit APBN Naik ke 4 Persen

Pemerintah dinilai kudu segera menyiapkan ruang fiskal nan lebih besar. (foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah dinilai kudu segera menyiapkan ruang fiskal nan lebih besar untuk menghadapi akibat krisis dunia akibat bentrok di Timur Tengah. Salah satu opsi nan mengemuka adalah meningkatkan pemisah defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tambahan ruang anggaran tersebut dinilai krusial agar pemerintah mempunyai persediaan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, menahan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pendapat untuk meningkatkan pemisah defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari PDB perlu diarahkan secara jelas untuk subsidi dan perlindungan masyarakat nan terdampak langsung oleh krisis ekonomi global, termasuk buruh.

“Kalau memang kudu naik dari 3 persen ke 4 persen, kami bisa memahami. Tapi 1 persen itu kudu jelas untuk persediaan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat,” ujar Jumhur, Kamis (5/3/2026).

Menurut Jumhur, jika pemerintah kudu berutang untuk menghadapi situasi krisis, perihal tersebut tetap dapat dimengerti selama tujuannya jelas, ialah melindungi masyarakat terdampak, menjaga daya beli, serta mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sementara itu, ahli ekonomi senior Anthony Budiawan menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif serius dalam menghadapi kondisi nan disebutnya sebagai ekonomi “mode perang”. Salah satu langkah nan diusulkan adalah meningkatkan pemisah defisit anggaran menjadi 4 persen.

Dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi 4 persen, menurut Anthony, pemerintah bakal mempunyai ruang fiskal nan lebih leluasa untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.