Seraya Bersilaturahmi Idul Adha, Ulama Aceh Sampaikan 5 Hal Kepada Gubernur Mualem

Rombongan ustadz Aceh nan tergabung dalam Majelis Permusuawaratan Ulama (Aceh), melakukan silaturrahmi lebaran di pendopo Gubernuran setempat.(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

SERAYA bersilaturrahmi dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 H, para ulama Aceh, nan tergabung dalam Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menyampaikan sejumlah poin krusial kepada Gubernur Muzakir Manaf. Silaturahmi melepas kangen dan kebahagiaan Hari Raya Haji itu berjalan di Meuligoe (pendopo) Gubernur Aceh, pada Rabu (3/6). 

Kehadiran para ustadz dan akademisi dayah nan umumnya para ketua pesantren itu dipimpin oleh Ketua MPU Teungku Faisal Ali alias nan sering disapa Lem Faisal. Bersama Lem Faisal ikut datang Wakil Ketua MPU Aceh, Abi Bayu, Abon Muhib dan Abiya Hatta.

Mereka didampingi Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zahrol Fajri. Dalam suasana berkawan dan penuh kekeluargaan, Teungku Faisal Ali nan juga lebih dikenal dengan panggilan Abu Faisal itu menyampaikan beberapa perihal keummatan, kepada Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem. 

Pertama, mengenai musibah musibah banjir hidrometeorologi nan terjadi di Aceh pada akhir 2025 lalu. Abu Faisal Ali memohon agar Mualem menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan penanggulangan musibah nan hingga sekarang belum selesai penanganan terhadap masyarakat terdampak.

"Di lapangan tetap banyak kendala, terutama mengenai sarana dan prasarana  pendidikan, sentra ekonomi masyarakat hingga sarana publik lainnya. Pembangunan rumah penduduk korban, sehingga bisa kembali pulih dan normal kembali. Juga jembatan, perlu dipercepat, lantaran selama ini sering macet di jalan nasional. Seperti di Bireuen sehingga ekonomi masyarakat terganggu, berakibat pada kenaikan nilai bahan pokok," ujar Teungku Faisal. 

Adapun nan kedua disampaikannya, mengenai kerusakan alam nan terjadi di Aceh selama ini juga dipengaruhi oleh tambang-tambang ilegal. Misalnya tambang emas.
Dikhawatirkannya lantaran limbah merkuri mengakibatkan kerusakan kediaman ikan sungai dan hewan lain sepanjang aliran. Itu sangat berpotensi kerusakan terus menerus. Lalu menyisakan sumber penyakit bagi penduduk sekitar nan mengkonsumsi ikan alias hewan lain.

MTQ NASIONAL
Teungku Faisal dan rombongannya juga menyampaikan mengenai penetapan Provinsi Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Ke-33 tahun 2028 oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Abu Faisal menyarankan kepada Muallem, agar segera membentuk struktur kepanitiaan, sehingga dapat terus memacu persiapan-persiapan sejak dini. 

"Kami menyarankan kepada Gubernur Aceh agar segera membentuk kepanitiaan sehingga dapat terus bekerja selama 2 tahun persiapan. Kemudian menetapkan letak nan strategis untuk arena MTQ. Lalu menyiapkan sarana prasarana nan diperlukan. Berikut mengalokasikan biaya dua tahun anggaran. Agar semua kebutuhan terakomodasi dengan baik," kata Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali.

Gubernur Aceh nan didampingi Asisten 1 Setda Aceh, M. Syakir, Kepala Biro Isra Setda Aceh,  Plt. Kadis Syariat Islam Aceh dan Kepala Biro Adpim Setda Aceh,  menyambut baik saran dan masukan para Pimpinan MPU Aceh itu.

Ketiga, Abu Faisal dan para ketua MPU Aceh nan mendampinginya juga menyarankan Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengenai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Khususnya dalam perihal sertifikasi legal pada produk UMKM di nan ada di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Pihaknya menyampaikan agar kewenangan alias keistimewaan Aceh nan diamanahkan oleh undang-undang dan telah dilahirkan Qanun Aceh. Bahwa sertifikasi legal di provinsi syari'at Islam itu diwajibkan melalui LPPOM MPU Aceh, agar dapat dipertahankan. Selain mengakomodasi kewenangan dan kekhususan Aceh juga berefek pada PAD wilayah nan bakal lenyap jika sertifikasi legal tidak dijalankan sesuai pengarahan Qanun itu.

Persoalan keempat ialah menyangkut penguatan dan penerapan dari petunjuk gubernur tentang himbauan salat berjamaah dan penentuan aktivitas saat itu. Itu tetap perlu ditindaklanjuti dengan serius oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Bupati/wali kota se-Provinsi Aceh agar mengupayakan syiar Islam lebih hidup di tengah masyarakat. Termasuk mengarahkan anak-anak dan remaja. Supaya tidak terlena dengan kehidupan nongkrong warung kopi hingga larut malam.

"Pimpinan MPU Aceh juga meminta agar Gubernur segera menetapkan dan melantik Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh nan definitif lantaran lembaga tersebut mengenai langsung dengan penyelenggaraan penerapan Syariat Islam di lapangan sehingga bisa melangkah maksimal," terangnya.

Yang ke-5 disampaikan juga mengenai elastisitas penggunaan anggaran oleh Baitul Mal Aceh, agar Gubernur setempat mengambil kebijakan dengan menyempurnakan regulasi. Sehingga penggunaan anggaran di Baitul Mal baik zakat, sedekah, infak dan lain-lain bisa digunakan secara maksimal bagi kemaslahatan umat. "Apalagi dengan izin sekarang tetap menjadi salah satu hambatan banyaknya anggaran nan belum terserap," tambah Lem Faisal nan di amini Tengku Muhammad Hatta. (H-1)