Serapan Naik 700 Persen di Awal 2026, RI Buka Peluang Ekspor Berasamp;nbsp;

Mentan Amran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Realisasi serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Indonesia tercatat telah mencapai sekitar 112 ribu ton pada awal tahun 2026. Angka ini meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya nan hanya berada di kisaran 14 ribu ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan dengan tren positif tersebut nan dapat terus terjaga dan berjalan konsisten ke depan, maka Indonesia berkesempatan membantu negara sahabat nan memerlukan pasokan beras.

"Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi saya hafal datanya Bulog. Ini jika berlanjut, insya Allah nyaris pasti mudah-mudahnya, jika ada negara sahabat nan butuh beras, mungkin kita bisa supply," kata Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan catatan Bapanas, capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut menjadi realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.

Peningkatan serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 dapat mencapai 10,16 juta ton alias naik 1,39 juta ton dibandingkan periode sama di 2025.

Untuk menyambut percepatan produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 nan ditetapkan pada 9 Januari 2026.

SKB ini mengatur penugasan kepada BUMN bagian pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri. Salah satu mandat utama dalam kebijakan tersebut adalah penugasan pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.