Harga BBM Non Subsidi Bulan Agustus Resmi Turun, Bahlil Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penurunan nilai BBM non - subsidi merupakan akibat dari melemahnya nilai minyak mentah dunia. Di sisi lain dia memastikan bahwa nilai BBM Subsidi tak bakal mengalami perubahan.

Menurut Bahlil, pemerintah menegaskan bahwa nilai BBM non-subsidi mengikuti pergerakan nilai pasar ialah Indonesian Crude Price (ICP).

Diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan nilai minyak mentah Indonesia (ICP) pada Juni 2026 sebesar US$ 83,45 per barel. Angka ini mengalami penurunan dari ICP bulan sebelumnya nan dipatok sebesar US$ 106,56 per barel.

"Ya kan saya dari awal katakan, bahwa menyangkut dengan BBM nan non-subsidi, itu harganya memang bakal mengikuti nilai pasar dunia, ICP. Jadi jika nilai dunianya turun, dengan sendirinya bakal terkoreksi. Tapi jika naik, pasti juga bakal naik," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/8/2026).

Dia menambahkan penurunan nilai itu dilakukan badan upaya penyedia BBM setelah mempertimbangkan kondisi pasar.

"Dan sekarang kan lagi turun. Kemudian badan upaya swasta melakukan koreksi terhadap penurunan nilai itu," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil mengingatkan bahwa arah nilai BBM non - subsidi tetap sangat berjuntai pada perkembangan geopolitik dunia nan memengaruhi nilai minyak mentah.

"Ya tergantung kondisi geopolitik dunia," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil memastikan masyarakat tidak perlu cemas terhadap nilai BBM bersubsidi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mempertahankan nilai BBM subsidi agar tetap stabil meskipun terjadi gejolak nilai daya di pasar global.

"Yang krusial adalah BBM subsidi itu tidak bakal naik. Itu nan paling penting," tegasnya.

Menurutnya, sekitar 80% konsumsi BBM nasional merupakan BBM bersubsidi nan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, porsi BBM non-subsidi hanya sekitar 20% dan umumnya dikonsumsi oleh masyarakat nan mempunyai keahlian ekonomi lebih tinggi.

"Karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. nan non-subsidi itu 20%, itu kan bagi nan mampu. Tapi nan 80% itu tetap menjadi bagian nan ditanggung jawab oleh pemerintah, ialah subsidi," pungkas Bahlil.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]