Selat Hormuz Darurat Merah: Mesin Perang Amerika Serikat-Iran Sedang Memanas

Saya menyaksikan langsung gimana bentrok bumi lahir. Bukan dari ledakan pertama, tetapi dari kejadian mini nan dibiarkan membusuk hingga meledak.

Tahun 2018, ketika saya tetap duduk sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB di New York, Dewan Keamanan nyaris kehabisan logika menghadapi eskalasi di Selat Bab el-Mandeb. Akar masalahnya sama dengan nan sekarang terjadi di Selat Hormuz: ambiguitas arti gencatan senjata. Satu pihak mengeklaim gencatan senjata "berlaku", pihak lain mengeklaim "telah dilanggar", dan tidak ada sistem pemantauan netral di lapangan. Hasilnya? Eskalasi berjenjang nan menyantap ratusan korban sipil sebelum akhirnya mereda bukan lantaran perdamaian, tetapi lantaran kelelahan.

Sejarah tidak pernah persis berulang. Namun di Selat Hormuz hari ini, irama nan sama mulai terdengar lagi. Kali ini, taruhannya jauh lebih besar.

Apa nan terjadi di Selat Hormuz pekan-pekan terakhir bukan lagi sekadar "ketegangan". Sebagai seorang militer, saya menyebut statusnya: darurat merah. Mesin perang AS dan Iran sedang memanas ke tingkat kritis. Dan gencatan senjata nan diklaim Presiden Trump "masih berlaku" berisiko menjadi fatamorgana diplomatik.

Kontradiksi Berbahaya: Menembak Sambil Berdiplomasi

Dalam dua minggu terakhir, laporan dari perairan Hormuz menunjukkan pola klasik eskalasi: Iran menuduh AS menyerang kapal tanker minyaknya serta akomodasi di darat. AS membantah dan menyatakan bahwa kapal perusaknya melintas di perairan internasional ketika Iran meluncurkan rudal dan drone secara "tidak beralasan". Kedua pihak mengeklaim bertindak dalam pembelaan diri.

Yang lebih mencengangkan: di tengah semua itu, Presiden Trump menyatakan di media sosial bahwa gencatan senjata tetap berlaku, sembari menulis: "Just like we knocked them out again today, we'll knock them out a lot harder, and a lot more violently, in the future, if they don't get their Deal signed, FAST!"

Ini bukan bahasa negarawan nan menginginkan perdamaian. Ini adalah ultimatum bersenjata. Seorang komandan nan mengatakan "kami bakal menghajar kalian lebih keras lagi jika tidak segera menandatangani kesepakatan" tidak sedang menjaga gencatan senjata. Ia sedang memberi tenggat waktu di bawah ancaman.

Gencatan Senjata nan Tak Pernah Hidup

Saya kudu mengatakan dengan tegas: gencatan senjata AS-Iran tidak pernah betul-betul berfungsi. Berdasarkan pengalaman saya di PBB, setidaknya ada tiga kegagalan sistemik:

Pertama, tidak ada arti nan disepakati.

AS menganggap gencatan senjata hanya menghentikan operasi ofensif skala besar. Iran menganggapnya sebagai komitmen menghentikan semua tindakan permusuhan. Di PBB, kesalahan seperti ini sudah berulang kali diperingatkan: tanpa arti nan jelas, gencatan senjata hanyalah secarik kertas.

Kedua, blokade dan kontrablokade.

AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran. Iran merespons dengan memblokade transit kapal di Selat Hormuz. Dua kebijakan nan saling berbenturan ini menciptakan area abu-abu, di mana "insiden" terhadap kapal tanker menjadi nyaris tak terhindarkan.

Ketiga, tidak ada sistem deeskalasi.

Tidak ada hotline militer nan berfungsi. Tidak ada tim pemantau gencatan senjata di lapangan. Tidak ada mediator netral nan diakui kedua pihak. Pakistan memang mencoba memediasi, tetapi dengan senjata nan terus berbincang di laut, meja perundingan kehilangan makna.

Inilah kenapa saya menyebut statusnya darurat merah, bukan perang terbuka lantaran selisih antara kejadian hari ini dan perang besok hanya berjuntai pada satu kesalahan kalkulasi.

Yang Harus Dilakukan Indonesia

Sebagai mantan prajurit nan tetap mempunyai perhatian pada pertahanan nasional, saya menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah dan TNI:

1. Aktifkan kembali Sistem Peringatan Dini Maritim (SPDM) di Wilayah Timur.

Selat Hormuz mungkin jauh dari Indonesia, tetapi akibat ekonominya bakal langsung terasa. Jika jalur minyak terganggu, nilai BBM dalam negeri bisa melonjak dalam hitungan hari. SPDM kudu dioptimalkan untuk memantau pergerakan kapal tanker pengganti dan potensi akibat sekunder.

2. Dorong pembentukan Maritime Task Force netral di PBB.

Sebagai mantan personil DK PBB (2007–2008, 2019–2020), Indonesia mempunyai pengalaman dan jaringan untuk mengusulkan pasukan pemantau maritim di bawah bendera PBB. Saya akui usul ini menghadapi tantangan besar, AS dapat memvetonya. Tujuan kita bukan kepastian berhasil, tetapi memaksa DK PBB setidaknya mendiskusikan sistem pemantauan. Diam adalah kekalahan.

3. Kirim nota diplomatik ke Washington dan Teheran.

Bukan nota protes, tetapi nota penjelasan posisi: Indonesia menolak segala corak agresi bersenjata, menuntut penghormatan terhadap norma laut internasional, dan menawarkan diri sebagai jembatan komunikasi jika diperlukan. Kerja sama bilateral Indonesia dengan AS maupun Iran memberi ruang mobilitas nan tidak dimiliki banyak negara.

4. Hitung akibat ekonomi secara riil.

Kemenko Maritim dan Kementerian ESDM kudu segera menyusun skenario darurat: berapa hari persediaan minyak kita jika Selat Hormuz ditutup total? Berapa biaya pengalihan rute melalui Afrika? Saya menduga hitungan ini belum dilakukan secara serius. Ini kudu segera diperbaiki.

5. Dorong pernyataan berbareng ASEAN.

Selat Malaka, jantung pelayaran ASEAN, juga rawan terkena akibat sekunder dari eskalasi di Timur Tengah. Indonesia kudu memimpin inisiatif pernyataan berbareng ASEAN nan menegaskan netralitas area dan kebebasan navigasi.

Penutup

Saya telah memandang dari dalam ruang sidang DK PBB gimana krisis mini dibiarkan membesar lantaran kelambanan kolektif. Saya juga telah memandang gimana gencatan senjata nan tidak diawasi dengan baik hanya menjadi jarak untuk mengisi ulang peluru.

Apa nan terjadi di Selat Hormuz saat ini adalah pendahulu klasik perang skala penuh: saling klaim pelanggaran, tidak ada sistem penegakan, retorika pemimpin nan kontradiktif dengan tindakan di lapangan, serta kedua pihak sama-sama mengeklaim memperkuat siap menyerang.

Saya tidak meramalkan perang pasti terjadi. Sejarah mengajarkan bahwa eskalasi sering dihentikan pada menit-menit terakhir lantaran kalkulasi rasional. AS dan Iran sama-sama tahu biaya perang total bakal sangat mahal.

Tetapi sebagai mantan prajurit, saya tidak bisa hanya bersandar pada harapan. Saya kudu membaca peta dengan jujur: mesin perang AS-Iran sedang memanas ke periode kritis, dan Selat Hormuz dalam status darurat merah.

PBB kudu bertindak. Indonesia kudu bersiap. Dan kita semua sebagai bangsa nan merdeka dan berdaulat tidak boleh hanya menjadi penonton pasif sementara dua kekuatan asing mempertaruhkan stabilitas dunia demi kepentingan sempit mereka.

Mesin perang sedang memanas. Jangan tunggu sampai meledak di hadapan kita semua.