Selain Sanksi-Teguran, Menteri LH Akan Beri Opsi Solusi Atasi Sampah Daerah

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah bakal memberikan teguran kepada pemerintah wilayah mengenai persoalan sampah.

Selain itu, pihaknya juga bakal menyodorkan beragam opsi kebijakan sebagai solusi penyelesaian masalah di tiap daerah.

Jumhur pun menyebut saat ini sedang mempersiapkan roadmap untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.

“Memang Jakarta kudu paling di depan dalam memberikan contoh. Setelah dilantik oleh Presiden, kami sekarang sedang mempersiapkan road map sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului kreator itu Alhamdulillah. Artinya bisa kita adopt beberapa pendapat pemikiran, mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi,” kata Jumhur dalam aktivitas Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Jakarta di area Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

Ia menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah per hari dan Indonesia menghasilkan 141 ribu ton.

“Seluruh Indonesia ini ada 141.000 ton sampah setiap hari. Di Jakarta kira-kira 8.000 ton sampah setiap hari. Faktanya di seluruh Indonesia kita berbincang baru 75 tetap 75% belum terolah dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan aktivitas serius memerangi persoalan sampah agar tidak lagi dipandang semata sebagai masalah, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi di masa depan.

“Dan Alhamdulillah Presiden sudah mencanangkan satu aktivitas memerangi sampah ini secara serius, dan tentunya kita sebagai aparaturnya insya Allah lebih serius lagi untuk memastikan bahwa cita-cita menjadikan sampah itu bukan hanya sebagai masalah, tapi apalagi bisa menjadikan nilai-nilai ekonomi menjadi realita dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang ini,” tutur dia.

Jumhur menekankan pendekatan pemerintah ke depan tidak hanya berupa hukuman administratif. Kementerian Lingkungan Hidup bakal ikut mendiskusikan solusi berbareng pemerintah daerah.

“Saya mau menyampaikan juga bahwa masalah-masalah nan ada, walaupun ada sistem ini, saya mau sampaikan bahwa ada sistem untuk memberikan hukuman alias teguran dan sebagainya itu bagus. Tapi hukuman dan teguran tidak semata-mata menyelesaikan masalah jika kita tidak menunjukkan solusinya,” ucapnya.

“Maka ke depan Kementerian LH bakal memberi teguran sekaligus mendiskusikan dan apalagi menyodorkan opsi-opsi pilihan kebijakan nan mungkin dilakukan bagi setiap wilayah provinsi khususnya juga di Jakarta ini. Sama-sama kita berpikir,” lanjut Jumhur.

Ia optimistis persoalan sampah dapat diselesaikan andaikan ada kemauan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah wilayah dan masyarakat. Jumhur juga mendukung aktivitas pilah sampah nan mulai dijalankan di Jakarta untuk diperluas ke seluruh Indonesia.

“Pak Gubernur, saya berkeyakinan jika ada kemauan pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Saya sepakat Jakarta sampahnya kudu selesai dan saya mendukung aktivitas pilah sampah di Jakarta dan juga saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, aktivitas pilah sampah ini saya menebeng dalam aktivitas ini, mari lakukan di seluruh Indonesia aktivitas pilah sampah,” katanya.

Ia menilai budaya memilah sampah menjadi salah satu parameter peradaban masyarakat. Namun, menurutnya, aktivitas tersebut kudu diiringi penyediaan akomodasi pendukung oleh pemerintah daerah.

“Peradaban bangsa juga salah satunya ditentukan gimana kita memperlakukan sampah. Ya, lantaran itu salah satu nan karakter alias tingkat peradaban dari suatu masyarakat gimana memilah sampah dengan baik,” ujar Jumhur.

“Tapi ini krusial bagi Pemda-Pemda seluruh bumi seluruh Indonesia bahwa ketika memilah, masyarakat mau memilah tapi kadang-kadang tempatnya enggak ada ketika di tempat-tempat sampah. Karena itu para Bupati, para Gubernur, kecamatan, kelurahan insya Allah jika di Jakarta mungkin sudah beres bahwa aktivitas pilah sampah berjumpa dengan kebijakan di atas menyediakan tempat akhirnya terjadilah pemilahan sampah secara sempurna,” imbuhnya.