Sekolah adalah Benteng: Membaca Kebijakan 3T sebagai Strategi Kedaulatan

Muhammad M. Chalid(Dok. Pribadi)

DALAM literatur geopolitik klasik, kedaulatan sebuah negara diukur dari seberapa jauh kekuasaannya datang hingga ke titik terluar wilayahnya. Bukan sekadar pada peta nan diwarnai, bukan pada tiang bendera nan ditancapkan di pulau terpencil, melainkan pada satu pertanyaan lebih dalam dan lebih jujur. Apakah penduduk nan tinggal di ujung negeri itu merasakan negara sungguh-sungguh ada untuk mereka?

Dengan tolok ukur itu, sebuah sekolah nan berdiri tegak di perbatasan dengan genting tidak bocor, ruang kelas layak, dan pembimbing datang setiap pagi adalah pernyataan kedaulatan nan lebih nyata dari armada militer sekalipun.

Inilah lensa nan perlu kita gunakan untuk membaca kebijakan Kemendikdasmen nan memprioritaskan pembangunan sekolah baru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan di Manokwari pada 28 Mei 2026 bahwa setiap usulan pembangunan sekolah dari wilayah 3T bakal diutamakan, dia tidak sedang berbincang semata-mata dalam bahasa pedagogi. Ia sedang berbincang dalam bahasa geopolitik. Artinya gimana negara menegaskan kehadirannya bukan dengan senjata, melainkan dengan bangku sekolah.

Perbatasan nan Dididik Bukan Sekadar Dijaga

Selama ini, wacana tentang area perbatasan dan wilayah terluar Indonesia nyaris selalu didominasi perspektif pertahanan dan keamanan. Pos militer, patroli laut, penjagaan pulau-pulau terdepan —itu semua krusial dan tidak boleh diabaikan. Namun ada dimensi nan jauh lebih menentukan dalam jangka panjang dan sering luput dari perhatian, ialah dimensi loyalitas nan lahir dari rasa memiliki.

Sejarah mengajarkan area perbatasan nan diabaikan oleh negaranya adalah area rentan, bukan hanya secara militer tetapi secara psikologis dan kultural. Warga nan tidak pernah merasakan kehadiran negara dalam bentuk nan nyata dan berarti seperti sekolah nan layak, akomodasi kesehatan nan beroperasi, prasarana nan menghubungkan mereka dengan dunia, bakal membangun relasi dengan negara nan berkarakter transaksional. Atau lebih jelek bakal memandang negara sebagai entitas asing nan datang hanya untuk mengambil bukan memberi.

Realitas ini bukan spekulasi belaka. Beberapa bentrok separatisme di beragam negara seperti di Aceh pada masa Orde Baru alias kasus-kasus di Asia Selatan dan Afrika sejatinya mempunyai akar nan sama, ialah absennya negara dalam kehidupan sehari-hari warganya di wilayah pinggiran. Negara nan hanya datang ketika ada kepentingan strategis, lampau menghilang saat kehidupan normal berjalan adalah negara nan sedang menabung bibit ketidakpercayaan.

SMP Negeri 1 Towe di wilayah perbatasan Papua, misalnya, menerima support revitalisasi lebih dari Rp2,6 miliar untuk membangun laboratorium, ruang kelas, rumah dinas guru, hingga akomodasi sanitasi. Kepala sekolahnya, Laurensius Wiku, menyebut pembangunan itu sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua. Kata-kata itu bukan klise. Ia adalah pengakuan seorang pendidik di garis terdepan bahwa sekolah nan layak tidak hanya mengubah kualitas belajar. Akan tetapi dapat mengubah seorang anak memandang hubungannya dengan negara nan membangun sekolah itu untuknya.

Membaca kebijakan ini dari perspektif pandang geopolitik berfaedah membaca setiap nomor dalam program revitalisasi bukan hanya sebagai statistik anggaran, melainkan sebagai parameter seberapa serius negara mempertahankan integritasnya. Dalam makna nan paling harfiah keutuhannya sebagai bangsa besar berjulukan Indonesia.

Disebutkan bahwa sepanjang 2025, program revitalisasi telah menjangkau 14.072 satuan pendidikan, dari PAUD hingga SMA, dengan 949 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia dan wilayah 3T. Untuk 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dengan alokasi APBN Rp14 triliun, dengan konsentrasi pada sekolah di wilayah 3T, sekolah terdampak bencana, dan sekolah nan mengalami kerusakan berat.

Semua nomor itu tidak boleh dibaca secara pasif. Dalam konteks geopolitik, 949 sekolah nan direvitalisasi di wilayah 3T adalah 949 titik kehadiran negara nan diperkuat. Setiap ruang kelas nan dibangun di perbatasan adalah satu ruang di mana identitas kebangsaan dibentuk, dipelajari, dan dihidupi. Di sinilah anak-anak belajar bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia. Tentu bukan lantaran indoktrinasi, melainkan lantaran Indonesia sungguh-sungguh datang dalam kehidupan mereka.

Pemikir geopolitik Karl Deutsch pernah menulis bahwa kohesi nasional tidak dibangun oleh kekuatan militer semata, melainkan oleh jaringan komunikasi, jasa publik, dan pengalaman berbareng nan mengikat penduduk dengan negaranya. Dalam kerangka itu, sekolah di perbatasan adalah prasarana kohesi nasional nan paling fundamental. Ia adalah titik di mana seorang anak dari Pulau Arar alias dari kampung di tepi sungai Papua pertama kali merasakan secara nyata apa artinya menjadi penduduk negara Indonesia. Pengalaman itu bakal membentuk loyalitas nan jauh lebih kuat dan tulus dari semboyan apapun.

Sekolah Soft Power Kedaulatan

Ada satu dimensi lagi nan perlu kita pertimbangkan. Mari mulai dengan pertanyaan, gimana kondisi pendidikan di wilayah perbatasan berbincang ke luar, kepada bumi dan kepada tetangga-tetangga kita. Wilayah 3T Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain seperti Malaysia di Kalimantan Utara, Papua Nugini di timur, Timor-Leste di selatan. Di semua area ini, kualitas jasa publik nan diterima penduduk menjadi komparasi tidak terucapkan namun selalu datang dalam akal masyarakat perbatasan.

Ketika penduduk di perbatasan memandang bahwa di sisi lain pagar ada sekolah lebih baik, akomodasi lebih lengkap, dan jasa negara lebih hadir, maka daya tarik negara tetangga itu tidak bisa diremehkan. Tentu bukan dalam makna menakut-nakuti secara langsung, tetapi dalam makna melemahkan ikatan afeksi antara penduduk dengan negaranya sendiri. Sebaliknya, ketika Indonesia datang dengan sekolah layak, pembimbing kompeten, dan akomodasi terhormat di area perbatasan, dia sedang mengirimkan pesan kepada dunia: bahwa Indonesia adalah negara nan menghargai warganya, di mana pun mereka berada.

Inilah nan dalam kajian hubungan internasional disebut sebagai soft power kedaulatan. Kemampuan sebuah negara menarik kesetiaan warganya dan respek dari luar bukan melalui paksaan, melainkan melalui kualitas tata kelola dan kesejahteraan nan nyata. Kemendikdasmen mendorong agar seluruh pemerintah wilayah dari area Indonesia timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu genting di wilayah terpencil, sembari menjamin support panel surya untuk wilayah tanpa listrik dan jaringan internet satelit untuk wilayah tanpa sinyal.

Kebijakan ini laiknya arsitektur soft power nan pandai dengan mengandaikan negara datang tidak hanya secara fisik, tetapi secara teknologis, ialah dengan membuka jendela bumi bagi anak-anak di ujung kepulauan nan selama ini hidup di kembali gorden keterbatasan.

Sejak diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional 2025, program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan jasa pendidikan aman, layak, dan berbobot bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Kalimat tanpa terkecuali itu bukan hiasan bahasa. Dalam perspektif geopolitik, dia adalah klaim kedaulatan paling tegas bahwa tidak ada perspektif wilayah Indonesia berada  di luar jangkauan tanggung jawab negara.

Soekarno pernah berbicara bangsa nan besar adalah bangsa nan menghargai jasa pahlawannya. Tetapi ada kalimat nan mungkin sama pentingnya untuk saat ini. Bangsa nan berdaulat adalah bangsa nan datang bagi warganya, terutama bagi mereka nan tinggal paling jauh dari pusat kekuasaan. Sekolah nan dibangun di wilayah 3T bukan sekadar gedung pendidikan. Ia adalah pernyataan Indonesia bukan hanya ada di peta, melainkan datang dalam kehidupan setiap warganya. Ia adalah tembok nan bukan dibangun dari baja dan beton pertahanan, melainkan dari pengetahuan, harapan, dan kepercayaan bahwa negara ini sungguh-sungguh milik semua.

Dalam logika itu, setiap sekolah baru nan berdiri di perbatasan adalah kemenangan diplomatik nan tidak perlu diumumkan di forum internasional, lantaran dia sudah dirasakan —oleh seorang anak berseragam putih merah nan setiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan, bukan lantaran diwajibkan, melainkan lantaran dia tahu: negaranya hadir, dan dia dicintai. (H-4)