SBY: Banyak Negara Berkembang Habiskan Anggaran Untuk Bayar Utang

Jakarta -

Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan saat ini bumi sedang memasuki era nan penuh dengan ketidakpastian. Menurutnya kondisi ini turut mempengaruhi kondisi pasar finansial domestik beragam negara.

Ketidakpastian tersebut turut menambah beban pengeluaran negara. Alhasil banyak negara, khususnya negara berkembang, kudu menarik banyak utang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya kondisi ini turut menjadi beban tersendiri bagi negara. Sebab lambat laun negara itu kudu menghabiskan lebih banyak anggaran untuk bayar utang alih-alih melakukan pembangunan nan berkelanjutan.

"Kita juga memandang tekanan nan semakin besar terhadap finansial publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan penyesuaian suasana terus meningkat," papar SBY dalam aktivitas International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

SBY juga mengatakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia kudu menyusun strategi pembangunan sesuai karakter dan keahlian masing-masing negara.

"Dalam situasi dunia seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia kudu bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur nan ditempuh negara maju. Kita kudu merancang strategi pembangunan kita sendiri," ujar SBY.

Pada akhirnya, SBY beranggapan negara berkembang termasuk Indonesia kudu bisa menjaga keseimbangan antara mendorong pelaku pasar untuk menggerakkan ekonomi domestik dengan tetap mempertahankan kepentingan sosial masyarakat secara umum.

"Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkepanjangan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia," tegas SBY.

Kondisi ketidakpastian sendiri bakal terus terjadi imbas perpecahan ekonomi dunia hingga pengaruh geopolitik dari beragam konflik. Urusan geopilitik juga telah ikut mempengaruhi preferensi perdagangan internasional di beragam negara.

"Ekonomi dunia menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan," papar SBY.

Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini mengalami peningkatan. Terakhir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Jumlah itu naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 nan sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Utang pemerintah nan mencapai Rp 9.920,42 triliun itu setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2025 nan setara 40,46% PDB, angkanya tetap di bawah pemisah kondusif Undang-Undang Keuangan Negara nan sebesar 60% PDB.

"Pemerintah mengelola utang secara jeli dan terukur untuk mencapai portofolio utang nan optimal dan mendukung pengembangan pasar finansial domestik," tulis laporan di website resmi DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026) nan lalu.

(igo/hal)