Satu-Satu UMKM Tinggalkan E-commerce, Benar Cuma Efek Masalah Ongkir?

Jakarta, CNBC Indonesia - Satu per satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut-sebut mulai meninggalkan platform e-commerce. Lonjakan biaya logistik hingga potongan komisi diduga jadi pemicu tindakan UMKM itu.

Hanya saja, Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena itu, ujarnya, solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan menekan tarif ongkos kirim (ongkir).

"Fenomena sebagian UMKM mengurangi ketergantungan pada e-commerce perlu dilihat secara proporsional. Isu itu betul sebagai gejala, tetapi belum tepat jika disebut sebagai eksodus besar-besaran dari marketplace," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (13/5/202).

Tepatnya, sambung dia, nan terjadi adalah pergeseran strategi kanal penjualan.

UMKM, jelasnya, mulai mencari keseimbangan antara marketplace, media sosial, WhatsApp, toko offline, reseller, dan kanal penjualan berdikari agar tidak terlalu berjuntai pada satu platform.

"Penyebab utamanya bukan semata-mata kenaikan ongkos kirim. Dalam praktiknya, tekanan nan dirasakan UMKM berasal dari peningkatan total biaya berdagang di e-commerce," ujar Setijadi.

"Komponen biaya itu meliputi komisi alias biaya manajemen platform, biaya layanan, biaya program cuma-cuma ongkir, biaya promosi, iklan, affiliate, biaya proses pesanan, biaya retur, serta biaya logistik," terangnya.

Karena itu, tukas dia, menjadikan "biaya logistik naik" sebagia sumber masalah bakal menghilangkan perhatian pada persoalan utama.

"Istilah biaya logistik naik" sering kali menjadi penyederhanaan dari persoalan nan sebenarnya lebih kompleks, ialah meningkatnya total cost of selling di marketplace," ucapnya.

Setijadi mengakui, biaya logistik jadi salah satu komponen penting. Terutama, imbuh dia, lantaran karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membikin pengedaran antardaerah relatif mahal dan tidak seragam. Pengiriman dari dan ke wilayah luar Jawa, produk berukuran besar, produk berbobot rendah, alias produk dengan tingkat retur tinggi bakal lebih sensitif terhadap perubahan biaya

" Namun dalam ekosistem e-commerce, biaya logistik tidak selalu identik dengan tarif kurir murni. Ada pula biaya jasa logistik nan mengenai dengan pemrosesan, integrasi sistem, subsidi ongkir, pengelolaan pengiriman, dan skema jasa platform," tegasnya.

"Bagi UMKM, persoalan ini menjadi serius lantaran margin upaya mereka umumnya terbatas," lanjutnya.

Setijadi mengatakan, produk nan tampak laku di marketplace belum tentu memberikan untung memadai setelah dipotong beragam biaya.

"Jika seller kudu menanggung komisi, subsidi promosi, iklan, potongan voucher, biaya layanan, serta sebagian biaya logistik, maka untung bersih dapat tergerus signifikan. Akibatnya, sebagian UMKM merasa "ramai transaksi tetapi tipis keuntungan", apalagi dalam beberapa kasus tidak lagi layak secara bisnis," sebutnya.

"Karena itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan menekan tarif ongkir," katanya.

Menurut Setijadi, nan lebih krusial adalah menciptakan struktur biaya e-commerce nan lebih transparan, adil, dan berkepanjangan bagi UMKM.

"Marketplace perlu memberikan kejelasan komponen biaya agar seller dapat menghitung margin secara rasional. UMKM juga perlu meningkatkan keahlian menghitung nilai pokok, margin, biaya kanal, dan efektivitas promosi," katanya.

"Pada saat nan sama, pemerintah perlu mendorong efisiensi logistik nasional, pemerataan prasarana distribusi, dan penguatan ekosistem digital nan tidak hanya mendorong transaksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan upaya UMKM," tegas Setijadi.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]