Satgas PRR Dorong Akselerasi Pemulihan Sektor Pertanian di Sumatera

Jakarta -

Upaya pemulihan lahan pertanian terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Sebagian petani mulai kembali mengelola sawahnya seiring dengan kemajuan rehabilitas lahan.

Meski demikian, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong pemerintahan wilayah (Pemda) mempercepat penyelenggaraan program. Hal ini bermaksud agar manfaatnya dapat segara dirasakan masyarakat luas.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama. Sektor ini berangkaian langsung dengan urat nadi penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Berdasarkan info per Senin (22/6/2026), rehabilitas sawah di sejumlah wilayah mencatatkan progres signifikan. Sumatera Barat menempati capaian tertinggi dengan progres rehabilitas mencapai 97,56 persen, disusul Sumatera Utara sebesar 58,88 persen.

Sementara itu di Aceh, rehabilitasi lahan menyentuh nomor 47 persen. Total lahan nan sukses dipulihkan mencapai 14.799 hektar dari keseluruhan area terdampak seluas 31.464 hektar.

Menurut Tito, tingkah kerusakan lahan sawah nan masif membikin percepatan rehabilitasi menjadi sangat penting. Langkah ini krusial agar petani segera kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pulih lebih cepat.

"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran nan telah disalurkan Kementerian Pertanian," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Sebagai informasi, Kementrian Pertanian (Kementan) telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp 877,12 miliar. Dukungan tersebut turut diperkuat dengan tambahan anggaran nan disiapkan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Tito mengapresiasi wilayah nan telah menunjukan percepatan rehabilitasi. Namun, dia juga menyoroti wilayah nan tetap terkendala urusan administratif agar menyederhanakan proses tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

"Ada wilayah nan sudah jalan. Ada juga nan lambat lantaran tetap studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak sigap lantaran para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah sorong anggarannya," tegasnya.

Tito memastikan, pemerintah pusat berbareng Kementan telah menyiapkan support anggaran dan skema pemulihan nan memadai. Dengan sokongan tersebut, penyelenggaraan di lapangan diharapkan dapat bergerak jauh lebih cepat.

"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp 800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp 2,6 triliun. Jadi, persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah andaikan pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.

(anl/ega)