Satgas Mitigasi PHK Segera Rapat, Dasco: Fokus Pemetaan Daerah Rawan

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(Dok. Fraksi Gerindra)

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nan dibentuk oleh Presiden bakal segera menggelar rapat koordinasi. Agenda utama pertemuan Satgas Mitigasi PHK tersebut adalah membahas pemetaan daerah-daerah nan saat ini terdampak alias berpotensi mengalami gelombang PHK.

"Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar bakal ada rapat-rapat dalam perihal memitigasi PHK-PHK nan ada," ujar Dasco saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres ke-III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dasco menjelaskan bahwa ketidakpastian situasi dunia saat ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap kesejahteraan pekerja, nan pada akhirnya memicu efisiensi tenaga kerja di beragam sektor. Melalui rapat Satgas tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menyerap aspirasi langsung dari asosiasi serikat pekerja.

Langkah ini diambil guna mendapatkan info jeli mengenai sektor industri mana saja nan masuk dalam kategori area merah alias rawan PHK. "Sesuai dengan masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja nan sudah memberikan info kepada pemerintah, mana saja titik rawan nan sejenak lagi bakal terkena akibat PHK," imbuhnya.

Sinergi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri

Selain Satgas Mitigasi PHK nan resmi dibentuk pada 1 Mei 2026, Dasco juga menyoroti peran strategis Desk Ketenagakerjaan nan dibentuk oleh Polri. Menurutnya, Desk tersebut mempunyai kegunaan krusial dalam menangani persoalan hubungan industrial, terutama nan berangkaian dengan aspek pidana dan respons sigap di lapangan.

Ia memuji efektivitas Desk Ketenagakerjaan Polri nan selama ini dinilai sukses membantu proses relokasi pekerja dari wilayah terdampak PHK ke wilayah nan tetap memerlukan tenaga kerja. Dasco berambisi keberhasilan ini dapat diintegrasikan dalam skala nan lebih luas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

Dasco menegaskan bahwa keterlibatan ketua-ketua serikat pekerja sebagai personil majelis pengarah dalam Satgas ini merupakan langkah maju untuk memastikan kebijakan nan diambil pemerintah tepat sasaran. "Kami harapkan kerja sama nan baik antara para pihak agar persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara komprehensif," pungkasnya. (Ant/H-3)