Saiful Mujani Buka Suara Usai Ramai Dikritik soal Jatuhkan Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat politik Saiful Mujani buka bunyi usai pernyataannya nan menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu menegaskan pernyataannya bukanlah corak makar, namun bagian dari sikap politik

Saiful menjelaskan pernyataan itu disampaikan di aktivitas "Halal bihalal pengamat sebelum ditertibkan".

"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, ialah sikap politik alias sikap nan dinyatakan tentang rumor politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam aktivitas itu terutama berangkaian dengan keahlian Presiden Prabowo," kata Mujani dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik alias tindakan politik. Partisipasi politik, kata dia, adalah inti dari demokrasi. Mujani mengatakan tidak ada kerakyatan tanpa partisipasi politik.

"Partisipasi politik alias tindakan nan ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai alias calon, ikut tindakan politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, nan dilakukan secara damai. Aksi menurunkan presiden secara tenteram adalah partisipasi politik. Itu demokrasi," ujarnya.

Ia menjelaskan sikap dan tindakan politik itu bagian dari kewenangan setiap penduduk negara dan dijamin oleh konstitusi. Mujani mengatakan sikap nan dinyatakannya itu adalah bentuk dari kebebasan berekspresi alias berpendapat.

"Apakah sikap politik itu makar? Kalau sikap politik dalam corak pernyataan verbal dan berkumpul nan dilindungi konstitusi dianggap makar berfaedah makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan lantaran itu sikap politik bukanlah makar nan secara legal dilarang," ujarnya.

Ia juga menjelaskan argumen menyatakan sikap politik agar presiden Prabowo diturunkan. Mujani mengatakan di aktivitas itu, dirinya berbincang di bagian akhir. Mujani membikin konklusi setelah sebelumnya sejumlah orang telah berbicara.

Menurutnya, semua pembicara memberi pandangan evaluatif terhadap keahlian Prabowo. Secara khusus, memberikan tekanan pada pernyataan Prabowo nan bakal menertibkan pengamat atas dasar info dari intelijen.

Ia mengatakan Prabowo juga menuduh pengamat tak suka pemerintah berhasil, pengamat dibiayai asing, pengamat tidak patriotis.

"Tidak lama setelah pernyataan presiden itu terjadi penyiraman Andre Yunus dengan air keras. Kami menafsirkan kekerasan ini adalah terjemahan abdi negara negara di bawah atas pernyataan Prabowo bahwa pengamat bakal ditertibkan atas dasar info dari intelijen," ujarnya.

Ia mengatakan kata-kata Prabowo nan bakal menertibkan para pengamat itu punya makna nan sensitif baginya sebagai mahasiswa 80-an nan mengalami situasi represi itu.

"Kami menafsirkan nan terjadi pada Andre Yunus bisa terjadi pada kami para pengamat. Karena itu tema legal bihalal adalah 'para pengamat sebelum ditertibkan'," ujarnya.

Selain itu, dia menilai pernyataan Prabowo itu merupakan bagian dari banyak pernyataan-pernyataan Prabowo lainnya nan dinilai tidak presidensial.

Menurutnya, seorang presiden nan presidensial adalah presiden nan inklusif, menerima keragaman aspirasi dan kepentingan dalam sebuah republik, bersikap dan bertindak beyond partisan politics.

Ia mengatakan Prabowo tidak presidensial sudah terlihat dari awal dilantik ketika menekankan kerakyatan Indonesia kudu unik Indonesia. Menurutnya, pernyataan itu mengingatkan klaim orde baru dengan istilah kerakyatan Pancasila.

"Prabowo sejak awal sudah menakut-nakuti eksistensi kerakyatan Indonesia nan diatur dalam UUD. Saya cemas Prabowo bakal merubah UUD hasil amandemen dan dikembalikan ke UUD 1945 lama. Dia tidak presidensial dalam memahami pedoman negara kita nan sah sekarang ini," katanya.

Setelah itu, dia mengatakan keputusan Prabowo banyak nan mencerminkan tidak kompeten. Di antaranya dalam menyusun personil kabinet. Janji bakal membikin pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai tidak terlihat langkah-langkah ke arah sana.

Lalu, kebijakan-kebijakan nan lebih dinilai menekankan spending populis seperti MBG, koperasi merah putih, ekspansi wilayah teritorial TNI.

"Melibatkan banyak TNI di wilayah sipil, tidak terlihat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan itu. Prabowo hanya ngomong dan tidak mengerti apa nan diomongkannya. Dia tidak kompeten," katanya.

Ia mengatakan Prabowo memang Presiden nan dihasilkan dari pemilu, namun baginya itu adalah otokrasi lewat sistem pemilu nan tidak demokratis (electoral autocracy). Bagi Mujani, Prabowo secara umum tidak berkarisma dan tidak kompeten, sehingga membujuk menurunkannya.

"Bagaimana langkah menurunkannya? Lewat pemilihan umum pada 2029. Saya cemas 3,5 tahun ke depan Indonesia makin jelek dan pecah. Harus disegerakan," katanya.

Selain itu bisa lewat pemakzulan nan dimulai oleh DPR. Tapi, menurutnya perihal itu nyaris tidak mungkin lantaran DPR nan semuanya di bawah kendali Prabowo.

Maka, kata dia, jalan pengganti adalah lewat people power. Tekanan massa seperti 1966, 1998. Massa menekan dan Prabowo mundur seperti dilakukan Suharto 20 Mei 1998.

"Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo nan tidak presidensial itu, dan memperkuat oposisi massa, dan setidaknya bakal lebih siap memasuki 2029 jika rakyat bisa cukup sabar menunggu sampai 2029," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan belum mengetahui pernyataan Saiful Mujani itu.

"Saya tetap banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Selain dirinya, dia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto juga sibuk dengan urusan nan lebih penting. Ia mengatakan Prabowo berfokus pada hal-hal nan lebih strategis

"Apalagi bapak presiden, bapak presiden ngurusin perihal besar, lagi konsentrasi dengan hal-hal nan lebih strategis," ucap dia.

Selain Teddy, jejeran kabinet Prabowo seperti Fahri Hamzah hingga eks Kepala PCO Hasan Nasbi juga ikut merespons pernyataan Saiful Mujani. Kedua mengecam pernyataan Saiful Mujani dan meminta agar tidak membikin aktivitas inkonstitusional.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA apalagi mengecam Saiful Mujani yang dinilai menebar narasi makar terhadap presiden Prabowo. Anas mengatakan sebagai seorang nan bergelar profesor, Saiful Mujani seharusnya menyampaikan info bukan pakai emosi soal patokan main menjatuhkan presiden.

"Bahkan dalam pernyataannya sangat tendensius menyerang pribadi Prabowo," kata Anas lewat keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Anas kemudian menilai Pernyataan Saiful Mujani ini sangat rawan terhadap stabilitas politik di tengah upaya pemerintah membangun persatuan nasional. Lebih lanjut Anas menilai kritik terhadap pemerintah dan memberi solusi merupakan hal nan sah, asal tidak mengkritik untuk menghasut.

(yoa/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]