Said Abdullah: PDIP Penyeimbang, Bukan Oposisi Abu-Abu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) melantik sejumlah pengurus DPP PDIP masa hormat 2025-2030 di di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta,(ANTARAFOTO/Monang Sinaga/app/bar)

KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menepis dugaan bahwa sikap PDIP tersebut merupakan posisi nan tidak jelas alias abu-abu terhadap pemerintah. Ia menegaskan politik partainya  sebagai penyeimbang.

Menurut Said, pilihan PDIP menjadi penyeimbang merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. Ia menekankan bahwa sistem politik di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara Barat nan menerapkan sistem oposisi murni.

Dukungan Objektif hingga 2029

Said menjelaskan, pengarahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas: jika kebijakan pemerintah berakibat baik bagi rakyat, PDIP bakal memberikan support penuh hingga masa kedudukan berhujung pada 2029. Sebaliknya, jika kebijakan dinilai kurang tepat, PDIP bakal memberikan peringatan secara konstruktif.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP tersebut. Bahkan, Presiden menyebut PDIP sebagai "teman nan lebih jujur" lantaran berani memberikan masukan objektif di tengah potensi pujian nan berlebihan dari pihak lain.

Respons terhadap Desakan PKB

Pernyataan ini sekaligus menjawab sentilan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, nan sebelumnya meminta PDIP segera menentukan sikap tegas antara berasosiasi dengan koalisi alias menjadi oposisi. Jazilul menyoroti adanya kader PDIP nan terlibat dalam tindakan demonstrasi mahasiswa baru-baru ini sebagai indikasi ketidakjelasan posisi politik.

Menanggapi perihal itu, Said menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berfaedah mencari untung elektoral dari kelemahan pemerintah. "Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total. Kami mau Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik sesuai konstitusi," pungkas Ketua Banggar DPR RI tersebut.

(Ant/H-4)