Said Abdullah Optimistis APBN 2026 Tetap Terkendali

Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi beragam rumor nan belakangan beredar mengenai kondisi APBN. Menurutnya, kekhawatiran soal saldo APBN nan menipis, defisit nan disebut bakal menembus 3 persen, hingga rumor APBN 2026 bisa jebol perlu disikapi secara proporsional.

Ia menilai kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi justru patut diapresiasi sebagai corak kepedulian terhadap kondisi fiskal negara.

"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak beragam kritik serta sirine kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang perihal tersebut sebagai corak kepedulian dan rasa sayang. nan justru perlu dikhawatirkan adalah andaikan masyarakat sudah cuek dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah nan tidak kita inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Said menjelaskan di tengah beragam kekhawatiran tersebut, perekonomian Indonesia justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Menurutnya, pertumbuhan itu didorong oleh aspek musiman Ramadan dan Lebaran nan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, serta restoran.

Selain itu, realisasi shopping pemerintah nan lebih sigap dari biasanya juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2026, shopping pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Strategi ini patut kita apresiasi," ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah parameter ekonomi nan tetap menunjukkan ketahanan nan cukup baik. Neraca perdagangan, kata dia, tetap mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan angsuran perbankan juga tetap bergerak positif.

Di sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun alias tumbuh 10,5 persen dibanding periode nan sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah tetap mempunyai 'tabungan' pajak," tutur Said.

Menurutnya, tantangan utama saat ini berada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya akibat penurunan lifting migas dan rendahnya nilai Indonesian Crude Price (ICP). Meski demikian, dia meyakini kondisi tersebut bakal membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan nilai minyak dan pemulihan aktivitas hulu migas.

Said menambahkan, realisasi shopping negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun alias tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar berasal dari shopping pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun nan digunakan untuk membiayai beragam program prioritas.

"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu kudu menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.

Ia mengakui strategi percepatan shopping tersebut berakibat pada pelebaran defisit APBN. Namun, defisit sebesar Rp 240,1 triliun alias setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap dinilai aman.

"Akan tetapi porsi ini saya menilai tetap pada rentang terkendali," tegasnya.

Dalam APBN 2026, defisit direncanakan sebesar Rp 689,1 triliun alias 2,68 persen PDB. Menurut Said, dengan kebijakan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal nan hati-hati, defisit justru berpotensi lebih rendah dari target, ialah sekitar 2,56 persen PDB alias setara Rp 658,3 triliun.

Said juga meluruskan berita nan menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp 120 triliun. Ia menegaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun tetap utuh.

"Dana tersebut tetap utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, apalagi pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.

Meski demikian, Said mengingatkan bahwa tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 bakal lebih berat. Kenaikan nilai komoditas, berakhirnya pengaruh musiman Lebaran, serta tidak adanya low base effect menjadi aspek nan perlu diantisipasi.

Karena itu, dia mendukung langkah safe mode nan ditempuh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melalui sejumlah kebijakan seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga publikasi panda bond.

Dengan langkah tersebut, Said menilai kebutuhan pembiayaan dapat ditekan dan pemerintah terhindar dari biaya dana nan terlalu mahal.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya memperkuat sektor-sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menyumbang 63,52 persen terhadap PDB dan menyerap 66,37 persen tenaga kerja nasional.

Menurut Said, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memberikan insentif dan memperbaiki ekosistem upaya agar investasi di sektor-sektor tersebut tumbuh lebih ekspansif.

"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win nan terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, bangunan dan pertambangan. Program pintas, nan hasilnya bisa dipetik pengaruh multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.

Selanjutnya, dia mengingatkan, tanpa support terhadap sektor-sektor produktif, Indonesia bakal kesulitan memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi nan lebih inklusif.

"Sebab jika tanpa support ini, kita bakal susah mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi nan inklusif, nan bisa menyerap lapangan kerja di sektor umum lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.

(ega/ega)