S&P Pertahankan Rating Indonesia di BBB, Outlook Dinilai Stabil

S&P Global Ratings mempertahankan ranking angsuran (sovereign rating) Indonesia di level investment grade.

Dalam pengumuman di laman resminya pada Senin (13/7), lembaga pemeringkat tersebut menegaskan kembali ranking angsuran Indonesia di level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) tetap stabil.

“Kami menegaskan kembali (affirm) ranking angsuran sovereign Indonesia pada level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek,” tulis S&P dikutip, Senin (13/7).

Lembaga pemeringkat itu menilai prospek stabil mencerminkan kepercayaan bahwa pelemahan kondisi fiskal dan eksternal Indonesia hanya berkarakter sementara.

S&P memperkirakan kondisi tersebut bakal membaik seiring kenaikan nilai komoditas, pemulihan penerimaan negara, serta penerapan kebijakan pemerintah nan semakin konsisten.

Menurut S&P, pelemahan posisi fiskal dan eksternal dipicu oleh kombinasi tingginya nilai energi, kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, tekanan tersebut dinilai tetap dapat diredam.

“Posisi fiskal dan eksternal Indonesia nan melemah akibat tingginya nilai energi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, dan akumulasi utang, berkarakter sementara dan berpotensi diredam oleh kenaikan nilai komoditas serta pemangkasan belanja, menurut pandangan kami,” kata S&P.

S&P juga menilai langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam berpotensi menopang penerimaan negara dan ekspor dalam jangka panjang. Kebijakan seperti sentralisasi pengelolaan komoditas serta pengetatan pengawasan dinilai dapat meningkatkan penerimaan andaikan dijalankan secara konsisten.

“Kami meyakini upaya pemerintah untuk memusatkan pengelolaan serta mengurangi kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor, terutama jika penerapan kebijakan semakin baik,” tuturnya.

Dalam penjelasan outlook, S&P memperkirakan penerimaan pemerintah bakal terus pulih sepanjang tahun ini, didukung kenaikan nilai komoditas dan membaiknya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Lembaga itu juga memperkirakan pemerintah tetap mempertahankan pemisah defisit anggaran sebesar 3 peesen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar utama kebijakan fiskal.

Di sisi lain, S&P mengingatkan tetap terdapat sejumlah akibat nan dapat menekan ranking angsuran Indonesia. Penurunan rating dapat terjadi andaikan utang bersih pemerintah meningkat lebih dari 3 persen PDB secara konsisten, pembayaran kembang pemerintah memperkuat di atas 15 persen dari pendapatan negara, alias pendapatan ekspor melemah sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kesempatan kenaikan ranking terbuka andaikan parameter fiskal dan eksternal menguat secara struktural. Hal itu antara lain ditopang penyempitan defisit fiskal menuju sekitar 1 persen PDB secara berkelanjutan, peningkatan signifikan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, stabilisasi nilai tukar, serta membaiknya parameter utang luar negeri dan kebutuhan pembiayaan eksternal.

Dalam analisisnya, S&P tetap memandang esensial ekonomi Indonesia relatif kuat. Lembaga tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh sekitar 5% dalam dua hingga tiga tahun mendatang, ditopang shopping fiskal dan kebijakan hilirisasi. Namun, perubahan kebijakan nan berjalan sigap dan ketidakpastian penerapan dinilai tetap dapat memengaruhi sentimen penanammodal serta menekan nilai tukar dan pasar keuangan.

S&P juga mencatat pasar finansial Indonesia mengalami tekanan pada semester I 2026. Indeks saham referensi kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasarnya, sementara rupiah melemah sekitar 7 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk akibat bentrok di Timur Tengah dan kenaikan nilai energi.

Di sisi fiskal, lembaga pemeringkat itu memperkirakan defisit APBN tetap berada di bawah pemisah 3 persen PDB meskipun subsidi daya meningkat. Menurut S&P, pemerintah diperkirakan bakal mengimbanginya melalui efisiensi shopping di sejumlah pos anggaran serta didukung pemulihan penerimaan negara nan pada semester I 2026 meningkat 21% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

S&P juga menilai disiplin fiskal nan selama ini dijaga pemerintah menjadi salah satu aspek utama nan menopang profil angsuran Indonesia. Meski beban pembayaran kembang utang tetap relatif tinggi akibat lonjakan utang pada masa pandemi dan kenaikan imbal hasil obligasi, lembaga tersebut memperkirakan rasio itu bakal membaik dalam beberapa tahun mendatang andaikan pertumbuhan penerimaan negara terus berlanjut.

Sementara dari sisi eksternal, S&P memperkirakan defisit transaksi melangkah bakal melebar menjadi 2,1 persen PDB pada 2026 akibat kenaikan biaya impor energi. Meski demikian, lembaga tersebut meyakini peningkatan pendapatan ekspor dari sektor komoditas dan kebijakan hilirisasi bakal membantu memperbaiki parameter eksternal secara berjenjang dalam beberapa tahun ke depan.