Langkah Gubernur Ahmad Luthfi Perkuat Kesejahteraan Buruh Jateng

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan sejumlah program dan kebijakan digulirkan dalam rangka memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di wilayahnya.

Langkah tersebut mencakup upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan bayaran minimum, hingga pemberian beragam akomodasi penunjang bagi pekerja.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di kantornya, Senin (27/7).

Salah satu kebijakan nan disoroti adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK.Satgas ini bekerja secara preventif ketika ada perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah.

Satgas tersebut bekerja memastikan kewenangan pekerja tetap terpenuhi andaikan PHK tidak dapat dihindari: meliputi pesangon, agunan hari tua, agunan kehilangan pekerjaan, duit lembur, serta penggantian cuti.

Pada aspek kesejahteraan nonupah, Luthfi menurunkan tarif Trans Jateng bagi pekerja dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 sekali perjalanan. Pemprov Jateng juga mendorong penyediaan daycare cuma-cuma dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di area industri.

Selain itu, Pemprov Jateng mendirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan nilai lebih terjangkau. Koperasi pertama didirikan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang nan mempunyai sekitar 29 ribu pekerja.

Keberpihakan juga diterapkan dalam kebijakan pengupahan. Ahmad Luthfi menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungannya menggunakan alfa 0,90 alias pemisah tertinggi nan diperbolehkan dalam regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan pesan Presiden agar pemerintah segera turun tangan ketika muncul persoalan PHK. Pemerintah diminta menggali penyebabnya dan mencari langkah penyelesaian nan tetap melindungi pekerja.

"Kalau terjadi PHK, sigap turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa nan bisa dibantu oleh pemerintah," kata Said Iqbal.

Menurutnya, keberpihakan kepada golongan lemah menjadi prinsip nan ditekankan Presiden dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan.

"Bahasa Presiden begini: kita kudu melindungi nan lemah, bukan melindungi nan kuat," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal secara unik menyoroti persoalan PHK pekerja PT Victory Apparel Semarang. Ia mendorong penyelesaiannya dilakukan melalui perbincangan antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

Sementara itu, Ahmad Luthfi menjelaskan, persoalan PT Victory Apparel tidak terlepas dari riwayat kondisi perusahaan nan terdampak pandemi Covid-19, banjir, berkurangnya pesanan, dan tekanan keuangan.

"Setelah memandang historinya, kayaknya memang terutama lantaran Covid, banjir bandang, dan kondisi finansial perusahaan," kata Luthfi.

Pendekatan preventif terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut juga telah diterapkan Luthfi saat tetap menjabat Kapolda Jawa Tengah.

Ia mengatakan, penanganan saat itu mengedepankan langkah persuasif sebelum perselisihan berkembang menjadi perkara hukum.

(inh)

Add as a preferred
source on Google