RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Jadi Alat Kekuasaan, Ini Respons DPR

Komisi III DPR (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, indikasi penggunaan norma sebagai perangkat kekuasaan juga lebih ringan pada pemerintahan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons kekhawatiran sejumlah pihak nan mencurigai draf RUU Perampasan Aset dapat digunakan untuk menekan hingga menghabisi musuh politik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

"Ada juga nan berprasangka draf nan lebih ekstrem itu nan beredar di era pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf nan bakal digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," ucap Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian membandingkan corak pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya.

"Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, minta maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan norma sebagai perangkat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," tutur Habiburokhman.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow