Rp 218 M untuk Pulihkan Sungai Padang Pariaman, Andre Rosiade Dorong Percepatan

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendorong percepatan normalisasi sungai di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari pemulihan prasarana pascabencana. Program dengan nilai sekitar Rp 218 miliar tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.

Tak hanya normalisasi sungai, Andre juga mendorong agar penanganan area terdampak banjir disertai solusi akses jalan baru. Terutama, ada jalan di tepi sungai nan telah lenyap akibat tergerus banjir.

Hal itu disampaikan Andre saat meninjau Jembatan Anduriang, Nagari Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Padang Pariaman, Jumat (21/8). Turut datang Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa, hingga Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar Endarmy.

Andre mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu program utama penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Khusus untuk area Padang Pariaman, pekerjaan normalisasi dengan nilai Rp 218 miliar bakal segera dimulai.

“Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp 218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, bapak-bapak bakal bisa memandang normalisasi dimulai. Banyak perangkat berat bakal bekerja di sini,” kata Andre.

Menurutnya, normalisasi sungai krusial dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi aliran sungai, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mengurangi akibat banjir dan melindungi prasarana nan berada di sepanjang aliran sungai.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan persoalan lain nan memerlukan penanganan, ialah terputusnya akses jalan di area Pasia Laweh akibat banjir.

“Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan nan biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan,” ujar John.

Menurutnya, pemerintah wilayah telah memandang dua kemungkinan solusi. Pertama, membikin trase jalan baru. Namun, opsi tersebut memerlukan lahan nan tidak mudah diperoleh. Alternatif lainnya adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan dapat dipulihkan.

“Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang susah juga untuk mencari tanahnya. nan kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula,” katanya.

John meminta BWS Sumatera V memandang langsung kondisi area tersebut sehingga dapat ditentukan solusi teknis terbaik. Menurutnya, persoalan tersebut sangat mendesak lantaran masyarakat di area terdampak sekarang kehilangan akses jalan.

Andre pun menilai penanganan sungai dan akses jalan perlu dilakukan secara terpadu. Karena itu, dia mendorong agar kebutuhan jalan baru di area terdampak dapat disinergikan dengan program penanganan sungai dan prasarana pascabencana.

“Jadi sekali pukulan, November ini selesai,” ujar Andre.

Andre menegaskan, program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Sumatera Barat setelah bencana.

Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp 19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat nan dilaksanakan secara berjenjang pada 2025 hingga 2027. Dari program tersebut, sejumlah sungai dan prasarana vital di beragam wilayah bakal ditangani.

“Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah bakal diselesaikan 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat,” katanya.

Selain normalisasi sungai, Andre juga memastikan pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu sugestif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pembangunan fisiknya diharapkan mulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp 47 miliar dari APBN.

Sementara Jembatan Kayu Gadang Sikabu mendapat support anggaran Rp 47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah proses manajemen dan penganggaran selesai.

Andre mengatakan pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan kudu melangkah beriringan agar penanganan pascabencana memberikan faedah langsung kepada masyarakat.

“Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lampau Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman,” ujarnya.

Bupati John Kennedi pun mengapresiasi support pemerintah pusat dan pengawalan Andre Rosiade dalam mempercepat penanganan prasarana pascabencana. Ia berambisi kerjasama pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah wilayah dapat menghasilkan solusi permanen bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeini Isa menyampaikan support pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak bencana. Untuk aktivitas penanganan sistem penyediaan air minum tahun 2026, disiapkan anggaran Rp 133 miliar untuk SPAM Salisikan dan Tubuk Bontal. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Andre menegaskan, beragam program tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatera Barat dilakukan secara konkret dan bertahap. Mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan hingga penyediaan air minum.

“Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman,” kata Andre.