Rismon Sianipar Serahkan Buku Otentikasi Ijazah ke Jokowi di Solo

Rismon Sianipar (memakai jas).(MI/Widjajadi)

PENELITI forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (17/6). Kedatangan tersebut bermaksud untuk menyerahkan kitab hasil penelitian terbarunya nan berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, Rismon mengungkapkan bahwa Jokowi menyambut baik hasil penelitian ulang nan dilakukan selama tiga hingga empat bulan terakhir. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah di beragam perpustakaan di Indonesia, khususnya di lingkungan universitas.

"Saya jelaskan isinya kepada Pak Jokowi. Pak, ini tanpa hubungan politik, dan setiap peneliti bisa mengoreksi hasil penelitiannya," ujar Rismon kepada wartawan usai pertemuan. Ia menambahkan bahwa Jokowi merasa lapang dada dan mendukung pendapat agar kitab tersebut disebarluaskan, termasuk menjadi bahan bedah kitab di perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kuasa norma Rismon, Jahmada Girsang, nan turut mendampingi, menegaskan bahwa penyerahan kitab ini adalah corak tanggung jawab moril kliennya. Ia menyebut kitab ini merupakan koreksi alias koreksi atas karya sebelumnya, Jokowi White Paper, nan disusun Rismon berbareng pihak lain.

"Ibarat burung, Rismon sudah bebas terbang tinggi. Tapi dia punya tanggung jawab moril tinggi kepada Pak Jokowi," kata Jahmada.

Ia menilai kitab terbaru ini adalah karya ilmiah murni nan menjelaskan status keaslian piagam tersebut secara metodologis.

Jahmada juga mengungkapkan bahwa Jokowi telah menandatangani kitab tersebut sebagai corak apresiasi dan pemahaman atas isinya. "Pak Joko Widodo sudah tanda tangan. Ini jarang, artinya beliau sudah mengerti isinya, jadi kudu segera dipublikasikan sesuai kemauan kita," tambahnya.

Dorongan Kepastian Hukum

Meski hubungan individual telah membaik, Jahmada memberikan masukan agar perkara norma mengenai pencemaran nama baik tetap diproses hingga mendapatkan keputusan inkrah di pengadilan. Hal ini dianggap krusial agar ada yurisprudensi nan mengikat dan memberikan kejelasan norma secara permanen.

"Kita kasih masukan agar perkara itu kudu masuk ke pengadilan hingga ada keputusan inkrah nan mengikat siapa pun. Jika tidak, dikhawatirkan perkara ini tidak bakal selesai sampai kapan pun," tegas Jahmada.

Di sisi lain, Rismon menekankan bahwa sebagai peneliti, konsentrasi utamanya adalah pada validitas data, bukan pada opini publik alias kepentingan politik. Ia berambisi hasil penelitiannya tidak ditarik ke ranah politik praktis.

"Tugas saya meneliti, jadi tidak bertanggung jawab terhadap opini-opini di luar. Saya belajar dari kasus ini, bahwa ketika penelitian dimasukkan ke domain politik, bakal menjadi perangkat penghancur musuh politik," pesan Rismon.

Usai menerima kunjungan tersebut, Joko Widodo tidak memberikan pernyataan resmi kepada media. Ia terpantau keluar rumah untuk menyapa dan menyalami puluhan penduduk nan telah menunggu di depan kediamannya untuk bersilaturahmi. (WJ/E-4)