RI Siapkan Investasi Kelistrikan USD 182 Miliar, 73 Persen Dibuka untuk Swasta

Pemerintah menyiapkan kebutuhan investasi sektor kelistrikan sebesar USD 182 miliar. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 73 persen bakal dikerjakan oleh developer swasta dan produsen listrik independen (independent power producer/IPP).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan kebutuhan investasi tersebut menjadi kesempatan besar bagi sektor swasta untuk ikut mempercepat transisi daya nasional.

"182 miliar dolar AS ini adalah pekerjaan kebutuhan investasi untuk rencana kelistrikannya saja. Dan itulah bagian pentingnya," kata Edi pada aktivitas Indonesia Net Zero Summit 2026, Jakarta, Sabtu (1/8).

"Sekitar 73 persen dirancang untuk dikerjakan oleh developer swasta dan produsen listrik independen. Ini adalah undangan investasi swasta terbesar dalam sejarah daya Indonesia. Dan kepada setiap penanammodal nan datang di ruangan ini, pipeline-nya nyata dan pintunya terbuka,” lanjut Edi.

Edi memperkirakan selama 10 tahun ke depan pekerjaan nan berasal dari transisi daya ini bakal menciptakan 1,7 juta lapangan kerja di beragam sektor.

"Lapangan kerja dan pertumbuhan, pemerintah memperkirakan rencana kelistrikan 10 tahun nan baru saja kita susun bakal menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja," ujar dia.

Dia mengatakan 1,7 juta lapangan kerja bakal tersebar di beragam bidang, mulai dari insinyur, teknisi, pekerja bangunan hingga operator di beragam wilayah.

"Nah inilah nan kita maksudkan dengan mengatasi transisi nan kudu menghasilkan pertumbuhan nyata dan kesejahteraan nan bisa dirasakan secara bersama-sama,” ucap Edi.

Dalam RUPTL 2025-2034, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas 69,5 gigawatt (GW). Menurut Edi, kapabilitas tersebut nyaris dua kali lipat dibandingkan total pembangkit nan dibangun Indonesia selama 70 tahun terakhir.

"Sebagai gambaran, dalam satu dasawarsa kita bakal membangun nyaris dua kali lipat dari seluruh kapabilitas nan kita bangun selama 70 tahun sebelumnya," sebut Edi.

Sekitar tiga perempat dari tambahan kapabilitas bakal berasal dari daya terbarukan dan penyimpanan energi, terdiri atas 17 GW tenaga surya, nyaris 12 GW tenaga air, 7 GW tenaga angin, 5 GW panas bumi, serta lebih dari 10 GW baterai dan pump storage.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nan bakal dipasang di sekitar 80.000 desa dan dipadukan dengan sistem baterai nan dikelola melalui koperasi desa.

"Bapak Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan jauh melampaui rencana dasar pemasangan panel surya secara masif hingga menjangkau 80.000 desa, dipadukan dengan baterai dan dikelola melalui koperasi desa," ungkap Edi.

Menurut dia, pembangunan PLTS bakal menggantikan sekitar 10 GW pembangkit diesel sehingga bisa menghemat devisa negara hingga sedikitnya USD 4 miliar untuk biaya bahan bakar.

"Menghemat devisa negara hingga paling tidak 4 miliar dolar AS untuk biaya bahan bakar. Kalau kita hitung dengan 100 gigawatt ini sama dengan menyediakan luas lahan sekitar 200.000 hektare alias 1,9 kalinya Jakarta," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga bakal memperluas akses listrik melalui program listrik desa. Sebanyak 5.700 desa ditargetkan memperoleh akses listrik, nan mencakup nyaris 780.000 rumah tangga di wilayah terpencil.