RI Punya 313 Mal Pelayanan Publik, Bisa buat Urus KTP-BPJS

Jakarta -

Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan memperkuat kerjasama kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah agar masyarakat lebih mudah mengakses jasa pemerintah.

Peluncuran GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona.

Rini mengatakan, saat ini telah terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 88 MPP telah dibangun dan pemerintah tetap mendorong pembentukan MPP di sekitar 130 kabupaten/kota lainnya.

"Hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi tetap banyak lagi tetap ada sekitar 130 lagi kabupaten/kota nan kita bakal sorong untuk membuka pelayanan publik," kata Rini dalam konvensi pers di instansi Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Menurut Rini, GNPP mengusung semangat 24/7 nan mencerminkan pelayanan publik nan terus hadir, responsif, dan berkepanjangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Ia menegaskan aktivitas tersebut bukan sekadar slogan, melainkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rini menjelaskan satu MPP rata-rata mengintegrasikan sekitar 150 jenis layanan, mulai dari manajemen kependudukan, BPJS, paspor, jasa Kementerian Agama, Kementerian Hukum, hingga jasa sejumlah BUMN seperti Taspen.

"Peningkatan jasa publik ini alias penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak bisa dilakukan secara tersendiri-sendiri. Dan pada kesempatan ini juga saya mau memberikan apresiasi kepada lembaga pemerintah nan sudah berkenan menyatukan layanan-layanannya di dalam satu genting alias di dalam satu mall pelayanan publik," jelas Rini.

Sementara itu, Tito mengatakan tetap terdapat sekitar 200 wilayah nan perlu didorong membangun MPP, terutama wilayah dengan jumlah masyarakat nan padat.Ke depan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan jasa tatap muka, tetapi juga bakal diperluas melalui jasa digital.

"Nanti ke depan pelayanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual tapi kepada digital virtual, tanpa perlu datang secara bentuk ke instansi pemerintah. Ini nan sedang dikembangkan sudah pilot project 43 (kabupaten/kota) dan bakal dikembangkan lagi 9 Agustus lagi 143," jelas Tito

Di sisi lain, Rini mengatakan pemerintah bakal menerapkan pendekatan omni-channel alias beragam kanal dalam pelayanan publik. Selain jasa tatap muka, pemerintah juga bakal memperluas jasa keliling mobile service, anjungan pelayanan mandiri, hingga jasa digital nan terintegrasi.

Ia menjelaskan transformasi digital tersebut bakal didukung oleh Digital Public Infrastructure, nan mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), info lintas instansi, serta sistem pembayaran digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.

"Saya pernah punya pengalaman memandang di beberapa mal pelayanan publik, meskipun mereka bisa online tapi mereka lebih nyaman jika bisa berjumpa dengan petugasnya. Jadi kita bakal terus lakukan, nan kedua kita bakal mendorong jasa berkarakter mobile, jadi jemput bola jadi kudu dilakukan terutama untuk daerah-daerah nan di wilayah 3T kita bakal teruskan agar semua mendapatkan jasa secara setara," beber Rini.

(acd/acd)