RI Panaskan Mesin Diplomasi Buat Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia sekarang tengah memanaskan mesin diplomasi sebagai bagian dari instrumen mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Caranya adalah dengan memanfaatkan landasan norma Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) nan terdiri dari lima Kelompok Kerja (Pokja).

Salah satunya Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional nan dibentuk untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi guna memperluas akses pasar, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta meningkatkan investasi nasional.

"Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting. Terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya nan sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita," tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat memimpin Rapat Koordinasi Pokja IV Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23//06).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi nan turut datang dalam kesempatan itu menjelaskan, mandat Pokja IV adalah menjalankan tiga pilar strategis utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Tiga pilar itu adalah kajian dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan penerapan kebijakan.

Melalui pilar kajian dan strategi pasar, Pokja IV menghimpun dan menganalisis info potensi geoekonomi, mengidentifikasi halangan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan kesempatan ekspansi akses pasar dan investasi.

Pada pilar diplomasi dan koordinasi, Pokja IV merumuskan langkah strategis berbareng Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait, mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi, serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia dalam beragam forum internasional.

Sementara itu, melalui pilar rekomendasi dan implementasi, Pokja IV mendorong pengharmonisan izin domestik dengan standar global, mengawal percepatan ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan beragam hambatan penerapan guna memaksimalkan faedah kerja sama ekonomi bagi bumi upaya dan perekonomian nasional.

Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui siklus kerja nan mencakup inventarisasi, asesmen, distribusi, serta pertimbangan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasil nan dicapai.

"Lalu nan mengenai pendampingan pelaku usaha, kita kudu proaktif memandang beragam macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan seperti industri padat karya nan pasarnya sekarang cukup besar, tapi kita bersaing di dalam pasar nan sempit," ucap Edi.

"Untuk itu, kita perlu tingkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha. Sehingga ketika kita pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha," tegasnya.

Pokja IV dalam kesempatan itu juga telah melakukan overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), ialah sistem info pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor.

Sistem itu memuat info mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bagian kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, capaian alias realisasi dari sisi investasi, ekspor atupun benefit lainnya, serta hambatan dan persoalan nan dihadapi.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]