Reynaldo Siapkan Peta Unggulan Permodalan, Dorong Akses Kredit Lebih Mudah bagi Pengusaha Daerah

Calon Ketua Umum BPP HIPMI Reynaldo(dok.istimewa)

CALON Ketua Umum BPP HIPMI, Reynaldo Bryan, memaparkan strategi untuk memastikan akses permodalan dapat menjangkau pengusaha di seluruh wilayah saat menjawab pertanyaan dari calon ketua umum nomor urut 2 dalam debat ketiga Calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Menurut Reynaldo, persoalan utama nan tetap dihadapi banyak pengusaha daerah saat ini adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha. Karena itu, dia menyiapkan program nan berfokus pada pemetaan kebutuhan personil dan potensi ekonomi wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan serta langkah konkret organisasi ke depan.

“Saya rasa memang nan menjadi persoalan di wilayah itu adalah akses permodalan. Ketika kita terpilih nanti, kita kudu mempunyai info nan kuat mengenai kebutuhan personil dan potensi upaya di setiap wilayah agar solusi pembiayaan nan diberikan betul-betul tepat sasaran,” ujar Reynaldo, dikutip Kamis (4/6).

Ia menjelaskan, strategi tersebut bakal dijalankan melalui dua pendekatan, ialah solusi jangka pendek dan jangka panjang agar kebutuhan pembiayaan pelaku upaya dapat terjawab secara berkelanjutan.

Untuk jangka pendek, Reynaldo berkomitmen mengoptimalkan kekuatan jaringan HIPMI dengan menggalang support dari internal organisasi serta para senior HIPMI nan telah sukses membangun upaya di beragam sektor.

“Kita bakal menyusun skema pembiayaan nan melibatkan kekuatan internal HIPMI. Senior-senior HIPMI nan telah sukses kudu menjadi bagian dari solusi untuk membantu teman-teman pengusaha di wilayah agar mendapatkan akses permodalan nan lebih sigap dan tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, Reynaldo menegaskan bahwa HIPMI kudu mengambil peran lebih strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan pemerintah nan berpihak kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha muda di daerah.

Menurutnya, tetap banyak calon wirausahawan nan mempunyai keahlian dan kemauan untuk berusaha, namun terkendala persyaratan pembiayaan nan susah dijangkau.

“Ke depan, HIPMI kudu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah agar akses kredit semakin inklusif. Saya membayangkan suatu saat masyarakat nan mempunyai keahlian dan rekam jejak nan baik, apalagi hanya dengan piagam sekalipun, dapat memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan produktif lainnya untuk memulai alias mengembangkan usahanya,” tegas Reynaldo.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Oleh lantaran itu, pemerataan akses permodalan kudu menjadi agenda prioritas organisasi. (Cah/P-3)