Respons AHY, PDIP Singgung Sejarah Bahaya Kekuasaan Absolut

Jakarta -

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbincang bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira setuju dengan pernyataan AHY.

"Apa nan dijelaskan Pak AHY, ya memang prinsip-prinsip dasar dalam negara kerakyatan seperti itu, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seseorang, jika kekuasaan milik seseorang itu prinsip kekuasaan absolutisme," kata Andreas saat dihubungi, Senin (7/9/2026).

Andreas mengatakan absolutisme pernah diterapkan oleh Raja Prancis Louis XIV Raja Perancis pada 1643-1715. Saat itu, kata dia, Louis menegaskan negara adalah dirinya.

"Itu menjadi pemicu lahirnya perlawanan kaum borjuis nan kemudian terjadi revolusi Perancis (1789-1799) pada massa pemerintahan Louis XVI," ucap dia.

Sebelumnya, AHY mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik nan sempat mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, perihal itu menjadi pelajaran nyata jika Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa kerakyatan kudu kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi kewenangan rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan ialah pada saat 10 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden, semua melangkah dengan tenteram dan kerakyatan terjaga. Dia pun mengingat jika kekuasaan bukan untuk selamanya melainkan ada batasnya sehingga ruang kerakyatan tetap kudu dijaga.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan tenteram dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu," jelas AHY.

(maa/knv)