Remunerasi BI ke Pemerintah Dinaikkan, Beban Bunga Utang Dijaga

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konvensi pers(MI/Insi Nantika Jelita)

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat meningkatkan remunerasi alias kembang atas biaya pemerintah nan ditempatkan di bank sentral. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan daya tarik aset finansial domestik, serta membantu mengendalikan beban kembang utang pemerintah di tengah dinamika pasar finansial global.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, peningkatan remunerasi dari BI kepada pemerintah dapat membantu menekan biaya kembang secara neto lantaran beban kembang Surat Berharga Negara (SBN) dapat dikompensasi oleh pendapatan remunerasi nan diterima pemerintah dari BI.

"Kalau remunerasi BI kita tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali," ujar Perry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan selama ini biaya pemerintah nan ditempatkan di Bank Indonesia (BI) telah memperoleh remunerasi. Ke depan, besaran remunerasi tersebut bakal dihitung kembali dan ditingkatkan sebagai bagian dari koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian. 

Dengan peningkatan remunerasi dari BI kepada pemerintah, beban kembang nan ditanggung pemerintah secara neto dapat ditekan lantaran dihitung dari selisih antara suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) dan remunerasi nan diterima dari BI. 

Langkah ini diharapkan memungkinkan operasi moneter tetap melangkah efektif dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memberikan ruang bagi kebijakan fiskal untuk turut menopang stabilitas.

"Dengan demikian operasi moneter tetap melangkah untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," tegasnya.

Lebih lanjut, Perry menuturkan koordinasi fiskal dan moneter selama ini telah melangkah sangat erat dan bakal terus diperkuat. Fokus utama saat ini adalah menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter agar saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Menurutnya, salah satu langkah nan ditempuh adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil aset domestik untuk mendorong kembali aliran modal asing (portfolio inflows) ke Indonesia. Perry mengakui kenaikan suku kembang dunia telah memicu arus keluar modal dari pasar saham maupun pasar obligasi pemerintah.

"Oleh lantaran itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik timbal hasil agar inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry.

Selain itu, pemerintah dan BI juga sepakat menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit dan pasar finansial melalui pengelolaan kas pemerintah nan lebih terkoordinasi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peningkatan remunerasi BI bakal memberikan tambahan insentif bagi pemerintah sehingga dapat membantu mengimbangi kenaikan biaya kembang andaikan terdapat tambahan utang baru.

"Seandainya ada utang baru alias kenaikan beban bunga, ada nan meng-cover itu," ujar bendaharawan negara.

Ia juga menegaskan pemerintah bakal terus memperkuat koordinasi dengan BI agar akibat kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan. Menurutnya, sinergi nan semakin erat antara kedua otoritas diharapkan dapat memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kita bakal mendukung bank sentral memperkuat koordinasi agar akibat kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya jika kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh itu harusnya bakal mengembalikan nilai tukar rupiah," kata Purbaya. (E-3)