RDF Rorotan Siap Olah 2.400 Ton Sampah, Pansus Ungkap Kendala Infrastruktur

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah hambatan nan tetap menghalang optimasi RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara. Padahal, akomodasi pengolahan sampah tersebut dinilai telah mempunyai kapabilitas besar untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan RDF Rorotan merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta berbareng DPRD untuk menekan volume sampah nan dikirim ke Bantargebang, Kota Bekasi.

"Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta datang di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah nan selama ini dikirim ke Bantargebang," kata Judistira dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pansus mau mengetahui beragam halangan nan membikin RDF Rorotan belum beraksi secara maksimal. DPRD menargetkan akomodasi itu dapat mengolah 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari dalam satu tahun ke depan.

"Nah, tentu hari ini Pansus datang untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari," ujarnya.

Judistira menjelaskan hambatan utama nan ditemukan bukan berasal dari teknologi maupun mesin pengolahan sampah. Berdasarkan hasil peninjauan, RDF Rorotan mempunyai tiga lini pengolahan dengan kapabilitas masing-masing sekitar 800 ton sampah per hari alias total mencapai 2.400 ton per hari.

Saat kunjungan berlangsung, dua lini pengolahan terlihat beroperasi, sementara satu lini lainnya sedang menjalani perawatan rutin.

"Kelihatannya lantaran ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada aspek eksternal," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu.

Menurutnya, akses jalan menuju RDF Rorotan tetap menjadi perhatian lantaran belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilitas armada pengangkut sampah dari beragam wilayah Jakarta.

Karena itu, DPRD berencana mendorong percepatan penanganan prasarana melalui koordinasi dengan Dinas Bina Marga.

"Pada saat rapat kerja di Komisi D kelak kami bakal meminta kepada Dinas Bina Marga mengenai ruas nan ada di area KBT nan menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup nan mengangkut sampah bisa mendapatkan akses nan lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan melangkah lancar," paparnya.

Selain persoalan jalan, Pansus juga mencatat keluhan penduduk mengenai armada pengangkut sampah nan melintas menuju RDF Rorotan. Masyarakat meminta penggunaan truk kompaktor tertutup untuk menghindari aroma dan kebocoran air lindi di jalan.

"Memang masyarakat cukup keras ketika nan datang itu truk-truk nan sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar nan masuk ke sini betul-betul armada kompaktor unik nan tidak menimbulkan aroma dan sebagainya," katanya.

Di sisi lain, Judistira menegaskan Jakarta tidak bisa hanya berjuntai pada satu akomodasi pengolahan sampah. Menurutnya, sejumlah instrumen pengelolaan sampah nan sudah tersedia kudu dimaksimalkan sembari menunggu pembangunan akomodasi pengolahan sampah menjadi daya listrik dalam beberapa tahun ke depan.

"Ada beberapa instrumen nan bakal kami maksimalkan, nan pertama tentu RDF ini, kemudian RDF nan ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R nan jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu kudu dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat," pungkasnya.

(bel/isa)