Ratusan Driver Online Batam Demo di Kantor Gubernur Kepri, Ini 10 Tuntutannya

Demo mitra pengemudi online.(MI/Hendri Kremer)

RATUSAN pengemudi transportasi daring (driver online) asal Kota Batam menggelar tindakan tenteram di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (20/5) siang. Massa nan terdiri dari pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online tersebut datang untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan beragam persoalan krusial, mulai dari penegakan tarif hingga agunan sosial.

Aksi ini diikuti oleh puluhan komunitas, di antaranya Aliansi Driver Online Batam (ADOB), Komunitas Andalan Driver Online (Komando) Batam, Sahabat Milenial Batam, Ubur-Ubur, hingga FORDO. Dengan membawa spanduk dan bendera komunitas, para peserta menyampaikan aspirasi di bawah pengawalan ketat abdi negara Kepolisian dan Satpol PP Kepri.

Juru bicara aksi, Neldi, 45, menegaskan bahwa kehadiran mereka bermaksud meminta kehadiran pemerintah dalam menuntaskan polemik transportasi daring di Kepri. "Harapan kami, pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini. Regulasi nan sudah ada kudu betul-betul dijalankan di lapangan," ujarnya di letak aksi.

Daftar 10 Tuntutan Utama Driver Online Batam

Para pengemudi mendesak Pemerintah Provinsi Kepri dan pihak mengenai untuk segera merealisasikan 10 poin tuntutan utama, yaitu:

1. Penegakan Tarif Resmi: Menuntut penerapan tarif ojek dan taksi online sesuai SK Gubernur Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 serta izin Kementerian Perhubungan.
2. Payung Hukum Nasional: Mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan UU Transportasi Online.
3. Revisi UU LLAJ: Meminta revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar mengakomodasi transportasi berbasis aplikasi.
4. Evaluasi Bandara Hang Nadim: Meminta pengawasan ketat terhadap operasional taksi online di area bandara.
5. Penolakan Lock Area: Menolak sistem pembatasan area (lock area) di pelabuhan-pelabuhan Batam nan merugikan pengemudi.
6. Transparansi Parkir: Menuntut patokan tarif parkir nan jelas bagi driver online di pelabuhan dan bandara.
7. Jaminan Sosial (BPJS): Mendesak realisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi ojol sesuai Perwako dan ekspansi agunan bagi driver taksi online se-Kepri.
8. Fitur Keselamatan: Meminta aplikator menyediakan fitur jasa darurat (emergency button) nan aktif 24 jam.
9. Evaluasi Sistem Aplikator: Mendesak Grab dan Gojek meninjau ulang sistem sasaran "Jawara" dan "Juara" nan dinilai memberatkan mitra.
10. Perlindungan Kerja: Meminta pemerintah menjalankan izin perlindungan pekerja transportasi berbasis aplikasi secara menyeluruh.

Para driver menilai, meskipun izin telah diterbitkan, penerapan di lapangan tetap jauh dari harapan. Ketidakpatuhan terhadap SK Gubernur mengenai tarif minimal menjadi salah satu poin paling krusial nan memicu keresahan para mitra pengemudi di Kota Batam dan sekitarnya. (HK/E-4)