Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti kondisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta nan hingga sekarang belum mempunyai markas komando (mako). Ia menilai kondisi tersebut tidak ideal bagi lembaga penegak ketertiban di ibu kota.
“Saya kemarin berjamu ke Satpol PP. Ya, Anda bisa bayangkan lembaga nan begitu besar nggak punya mako,” ujar Rano Karno di area Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).
Ia menyebut keberadaan markas merupakan perihal mendasar dalam mendukung operasional Satpol PP. Menurutnya, kondisi saat ini membikin penempatan personel menjadi tidak optimal.
“Ya maaf lah, ya saya nggak bilang nan lain over yang lain tidak, tapi kan bahasanya kerjanya agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas,” katanya.
Karenanya, Rano mengungkapkan, pihaknya telah berencana untuk membangun markas untuk Satpol PP. Namun, wacana ini terhalang adanya efisiensi anggaran.
“Nah sebetulnya sudah didesain, sudah ada dianggarkan, hanya lantaran efisiensi, makanya kemarin saya sempat bicara sama Pak Gub, kayaknya kita kudu pertimbangan lagi deh. Karena apa lagi kita mau jadi kota global,” ujarnya.
Ia menilai kondisi Satpol PP tanpa markas sebagai perihal nan janggal jika dibandingkan dengan lembaga lain.
“Ya maaf istilahnya jika misalnya polisi enggak punya Polda, asing gitu kan. Makanya Satpol PP enggak punya mako, aneh,” kata Rano.
Soroti Beban Kerja Satpol PP
Selain soal fasilitas, Rano juga menyinggung beban kerja personel Satpol PP nan dinilai cukup berat di lapangan. Ia menyebut aspek kesehatan kudu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia.
“Nah jadi itulah membikin apa ya, itu nan namanya meninggal 35 (personel Satpol PP) bukan dalam sesaat ada beberapa lah, itu akibat tugas lah,” ucap dia.
Terkait perihal tersebut, Rano menegaskan perlunya pertimbangan menyeluruh, termasuk rencana penambahan personel Satpol PP nan bakal dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
"Kalau dia minta 5.000 (personel Satpol PP tambahan) mungkin saja, tapi bakal bertahap. Nggak mungkin tidak,” ungkap dia.
Satpol PP Minta Tambahan Personel
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan sebelumnya menyampaikan usulan penambahan personel lantaran adanya ketimpangan antara jumlah personil dan beban tugas di lapangan.
Dalam satu kelurahan, Satpol PP rata-rata hanya mempunyai 7 hingga 10 personil untuk pengamanan selama 24 jam dengan sistem tiga sif.
“Usulan tersebut telah disampaikan,” kata Satriadi di Jakarta.
Ia menjelaskan, kondisi idealnya satu kelurahan memerlukan sekitar 18 hingga 20 personel agar pembagian kerja dapat melangkah lebih optimal. Namun saat ini, keterbatasan jumlah personel membikin beban kerja per sif menjadi tinggi.
“Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berakibat pada tingginya beban kerja nan kudu ditanggung masing-masing anggota,” ujarnya.
Satriadi juga menyampaikan bahwa saat ini total personel Satpol PP DKI Jakarta sekitar 5.000 orang, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 personel. Selain itu, dia menyebut sebagian personil telah berumur di atas 45 tahun sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan beban kerja.
Terkait 35 personel nan meninggal dalam kurun waktu satu tahun, dia menegaskan info tersebut merupakan kondisi aktual nan disampaikan dalam rapat berbareng DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, aspek usia dan kesehatan tidak dapat diabaikan dalam memandang kondisi tersebut, meski tidak seluruhnya langsung dikaitkan dengan beban kerja.
“Memang tidak semua langsung dikaitkan dengan beban kerja, tapi kondisi kekurangan personel berpotensi memperberat tugas personil di lapangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, usulan penambahan personel dengan usia nan lebih muda juga telah diajukan sebagai langkah antisipasi.
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·