Rajiv Minta Perlindungan Satwa Endemik di Tengah Karhutla Kalimantan

Jakarta -

Kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan melanda Pulau Kalimantan menjadi perhatian personil DPR RI Rajiv. Ia menyoroti kondisi kesehatan masyarakat serta keberadaan satwa dan tanaman nan terdampak musibah tersebut.

"Karhutla tidak hanya menimbulkan kabut asap dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga menakut-nakuti keberlangsungan beragam tanaman dan satwa endemik nan menjadi kekayaan alam Indonesia," ungkap Rajiv dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Rajiv menegaskan, Kalimantan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Berbagai jenis endemik dan langka Indonesia seperti seperti burung rangkong, monyet bekantan, orang utan, pohon ulin dan banyak jenis anggrek terancam musnah lantaran akibat kebakaran.

"Bayangkan, Pulau Kalimantan mempunyai banyak tanaman dan hewan langka, ketika rimba terbakar, maka nan lenyap bukan hanya pepohonan, melainkan juga sumber makanan, air dan akhirnya kediaman lenyap sehingga satwa endemik dan kekayaan genetik kita berpotensi musnah," ujar Rajiv.

Lebih lanjut, Rajiv mengatakan satwa nan terdampak bukan hanya mengalami kematian akibat kebakaran, namun nan sukses menyelamatkan diri pun menghadapi ancaman lanjutan lantaran kehilangan rumah, sumber pakan apalagi bisa menimbulkan masalah baru dengan masyarakat sekitar hutan.

"Kita kudu mengantisipasi dan melakukan mitigasi keberadaan satwa nan selamat dan keluar menuju area perkebunan, rimba sekunder, alias permukiman,karena akibat bentrok antara satwa dan manusia semakin meningkat," tutur politisi muda fraksi partai NasDem ini.

Menurutnya, pemulihan ekosistem juga tidak cukup hanya dengan menanam kembali pepohonan, lantaran rantai makanan dan kegunaan ekologis rimba memerlukan waktu nan sangat panjang untuk terbentuk kembali.

Rajiv juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla dari nan selama ini dominan berkarakter reaktif menjadi pencegahan permanen dan berbasis akibat nan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian kehutanan, penegak norma hingga masyarakat adat.

"Situasi ini kudu dilihat sebagai krisis ekologis, bukan sekadar persoalan pemadaman api. Pemerintah perlu membangun sistem komando terpadu nan menghubungkan seluruh stakeholders. Setiap titik panas kudu segera diverifikasi di lapangan, ditelusuri sumbernya, dan ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran besar," Ujar Rajiv.

Selain itu, dia menegaskan perlindungan satwa kudu dimasukkan ke dalam setiap rencana penanganan karhutla. Kawasan kediaman krusial nan berada di luar area konservasi juga kudu mendapatkan perlindungan melalui koridor ekologis, areal preservasi, dan kerja sama dengan pemegang konsesi dan masyarakat.

"Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu mempunyai protokol tanggap darurat satwa nan mencakup pemetaan area perlindungan dan koridor satwa, tim pengamanan dan pelayanan kesehatan satwa, penyediaan kediaman sementara, pemantauan pascakebakaran," pungkas Rajiv.

(akn/ega)