Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem unik untuk penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai penyesuaian agar jasa pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di wilayah nan mempunyai karakter geografis dan kepadatan masyarakat berbeda dari wilayah perkotaan. Penyesuaian ini juga sejalan dengan langkah pemfokusan ulang (refocusing) program MBG nan sekarang diprioritaskan bagi golongan ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.
"Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Qodari, penyelenggaraan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi kondisi geografis dan kepadatan masyarakat nan relatif sedikit. Situasi tersebut membikin wilayah 3T tidak dapat dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional.
Saat ini, setiap SPPG konvensional idealnya melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Skema ini optimal diterapkan di wilayah non-3T lantaran jumlah penduduknya padat. Sebaliknya, patokan teknis BGN menetapkan bahwa setiap SPPG hanya diperkenankan melayani penerima faedah dalam radius maksimal 6 kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit. Jika dipaksakan menggunakan skema biasa, penyaluran makanan di wilayah 3T bakal menyantap waktu lebih lama dan menyalahi patokan tersebut.
"Tapi 3T, dengan masyarakat nan sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," imbuh Qodari.
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·