3 jam yang lalu
Qodari menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan kepuasan publik. Menurutnya, capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara lebih intensif, maksimal, dan proaktif agar masyarakat memahami program serta hasil nan telah dicapai pemerintah.
"PR berikutnya adalah komunikasi. Jadi memang komunikasi kita kudu lebih intensif, maksimal, dan proaktif. Dan ini melibatkan koordinasi internal Bakom sendiri, kemudian dengan K/L, hari ini dengan Pemda-Pemda. Intinya kita bakal lebih proaktif dan intensif lagi," pungkas Qodari.
Sejalan dengan upaya memperkuat komunikasi publik, Bakom juga berkomitmen memerangi disinformasi, fitnah, dan kebencian alias DFK. Qodari mengatakan lembaganya bakal memberikan penjelasan dan penjelasan ketika terdapat info nan dinilai menyesatkan masyarakat.
"Sampai sekarang ini kita memberikan penjelasan jika memang ada DFK ya kita jelaskan, kita klarifikasi. Kalau urusan teknis dengan platform, wilayahnya ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan di Bakom," ujar Qodari.
Dalam penanganan DFK, Qodari mengusulkan adanya sistem untuk mengurangi akun anonim di media sosial. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu langkah menekan penyebaran hoaks secara sistematis.
"Kita pikirkan sistem nan secara komprehensif bisa menurunkan jumlah hoaks. Kalau saya lihat, hoaks itu biasanya keluar dari akun-akun anonim," ucap dia.
"Jadi langkah menurunkannya adalah dengan mengurangi akun anonim. Agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada dasarnya, misalnya nomor HP alias KTP. Sama dengan sekarang kan nomor HP kita ada dasar identitasnya," sambung Qodari.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·