Pusat Finansial Internasional Indonesia Bakal Ganggu Kawasan Ekonomi Khusus?

Pusat Finansial Internasional Indonesia Bakal Ganggu Kawasan Ekonomi Khusus? (Foto: Sesmenko/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memastikan perumusan paket insentif fiskal nan tengah digodok untuk area Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) alias International Financial Center (IFC) tidak bakal memangkas daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan sudah ada. Sebaliknya, kedua instrumen kebijakan ekonomi tersebut sengaja dirancang agar dapat saling melengkapi satu sama lain.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan, hasil pertimbangan dan pembahasan awal di tingkat pemerintahan justru memunculkan opsi strategis agar koordinat PFII nantinya ditempatkan langsung di dalam wilayah KEK. Langkah integrasi ini dinilai dapat mempercepat penerapan akomodasi di lapangan.

“Ini agak beda, jika ini IFC kan secara khusus, ini kan area ini, jadi bersinergi. Bahkan hasil review awal kemarin, sebaiknya posisi IFC kelak di Bali juga ada di dalam area ekonomi khusus, jadi saling melengkapi," jelas Susiwijono kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/7/2026).

Susiwijono memaparkan bahwa karakter PFII sejatinya merupakan sebuah program unik nan berkarakter spesifik, berbeda dengan KEK nan murni berbasis zonasi kawasan.

Kendati demikian, menyuntikkan program PFII ke dalam prasarana KEK nan telah mapan bakal mempermudah birokrasi, mengingat modal izin serta ekosistem insentif di wilayah KEK sudah tersedia dan beraksi secara penuh.

“Kalau ini berbasis kawasan, jika ini tadi kan satu program PFII alias IFC, dan itu memang bakal lebih mudah jika posisinya di dalam area ekonomi khusus," katanya.

Pemerintah sejauh ini tetap menimbang dengan matang keputusan final mengenai penentuan letak bentuk PFII. Namun, opsi memanfaatkan prasarana KEK nan telah melangkah dinilai sebagai langkah nan paling realistis secara norma dan operasional, lantaran seluruh payung norma insentifnya sudah diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, klaster KEK telah mengantongi paket akomodasi nan tergolong komprehensif. Insentif tersebut mencakup akomodasi pengurangan pajak badan (tax holiday), pembebasan bea masuk, keringanan pajak impor atas arus lampau lintas barang, hingga beragam kemudahan perizinan bagi para tenaga kerja asing (TKA).

Oleh karena itu, meletakkan PFII di dalam pelukan KEK menjadi strategi tercepat untuk mengejar tenggat waktu nan dipatok oleh undang-undang. Terlebih, izin payung norma di atasnya telah membatasi ruang mobilitas penyusunan patokan ini dengan tenggat waktu nan ketat.

"Kalau mau cepat, lantaran petunjuk Undang-Undang P2SK itu tiga bulan untuk undang-undang IFC-nya. Nanti untuk implementasinya jika nan paling sigap dan tepat ya berada di area KEK," ungkap Susiwijono.