Purbaya soal Kualitas Belanja Negara Diragukan

Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka bunyi mengenai sorotan terhadap kualitas shopping negara nan dinilai perlu terus diperbaiki. Menurutnya, penilaian terhadap keahlian fiskal tidak cukup hanya memandang besarnya shopping pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya mengatakan, kesehatan fiskal kudu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi defisit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), hingga keahlian pemerintah menjaga keberlanjutan pembayaran utang.

"Kalau fiskal itu ada ukuran-ukuran, acuan-acuannya. Jadi, jika untuk memandang fiskal sustainable alias tidak, ada beberapa acuan," kata Purbaya kepada detikcom dalam sebuah wawancara unik di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ia menyebut dua parameter nan paling mudah digunakan untuk memandang kesehatan fiskal adalah rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Menurut dia, Indonesia tetap berada dalam pemisah nan relatif aman.

"Defisit kita tahun ini sampai sekarang tetap 0,9%, walaupun angkanya 2,85% (outlook). Rasio utang tetap sekitar 40%," ujarnya.

Purbaya merujuk pada pemisah defisit 3% dan rasio utang 60% terhadap PDB nan digunakan sebagai salah satu standar fiskal di Uni Eropa. Dengan parameter tersebut, dia menilai posisi fiskal Indonesia tetap cukup kuat.

Namun, menurut Purbaya, kesehatan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran. Ia menilai perlu dilihat seberapa besar kontribusi shopping tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Purbaya mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 nan mencapai 5,61%. Ia mengatakan, berasas perhitungannya, kontribusi pertumbuhan terbesar justru berasal dari konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, dan baru shopping pemerintah.

"Saya hitung, itu dari 5,61% waktu itu, nan saya ingat angkanya itu sekitar 2,9% dari shopping masyarakat, shopping rumah tangga, 1,9% dari investasi, shopping pemerintah hanya 1,3%," katanya.

Karena itu, Purbaya mengaku tidak terlalu cemas jika shopping pemerintah tidak menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kadang-kadang untuk memandang apa nan terjadi sebetulnya, kita kudu menghitung sedikit lebih dalam. Dari situ bakal terlihat bahwa kita di-drive oleh shopping rumah tangga, lenyap itu investasi, barulah shopping pemerintah. Jadi, saya nggak terlalu khawatir," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah memang mengalami pertumbuhan nan sangat tinggi pada 2026. Pada kuartal I-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, ekonomi nasional tumbuh 5,61%.

Pada kuartal II-2026, konsumsi pemerintah kembali tumbuh kuat, ialah 15,97% secara tahunan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada periode tersebut, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%.

Kementerian Keuangan menyebut kuatnya konsumsi pemerintah pada kuartal II ditopang percepatan shopping peralatan dan shopping pegawai. Belanja peralatan tumbuh 92,2%, sedangkan shopping pegawai tumbuh 18,6%, seiring penyelenggaraan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat.

Belanja Negara Jadi Sorotan

Meski demikian, besarnya realisasi shopping belum otomatis menjawab persoalan kualitas belanja. Sorotan terhadap kualitas shopping juga datang dari DPR. Pada Juli 2026, delapan fraksi DPR memberikan catatan mengenai efektivitas shopping negara dan keberlanjutan fiskal ketika membahas pertanggungjawaban APBN 2025.

Artinya, persoalan kualitas shopping tidak hanya menyangkut apakah anggaran telah terserap, tetapi juga apakah setiap rupiah nan dikeluarkan pemerintah menghasilkan faedah ekonomi dan sosial nan sepadan.

Realisasi shopping pemerintah pusat hingga semester I-2026 mencapai Rp1.298,6 triliun, tumbuh 29,4% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, support sosial, support iuran agunan kesehatan, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta pembayaran gaji, THR, dan penghasilan ke-13 aparatur.

Di tengah sorotan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap kudu berhati-hati dalam mengelola APBN. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan fiskal.

Untuk 2027, pemerintah menetapkan sasaran defisit sebesar 2,7% dari PDB. Sementara untuk 2026, defisit APBN ditetapkan sebesar 2,85% dari PDB.

Purbaya mengatakan Presiden sempat menanyakan apakah defisit APBN tahun ini bisa dipertahankan hanya 0,9% ketika laporan realisasi sampai Juni menunjukkan nomor tersebut. Namun, dia menjelaskan nomor itu tidak bakal memperkuat hingga akhir tahun lantaran tetap ada sejumlah shopping nan kudu direalisasikan.

"Saya tidak bisa bilang sampai tahun defisit bakal terus 0,9% lantaran tetap ada pengeluaran nan bisa bervariasi. Tapi di atas kertas sampai sekarang kita tetap cukup aman," katanya.

Ia juga menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat ditekan lebih rendah andaikan pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Pada saat nan sama, pemerintah bakal terus memperbaiki penerimaan negara melalui pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.

Purbaya menyatakan penerimaan pajak mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya pertumbuhan pajak secara penuh tahun tercatat negatif, sekarang pertumbuhannya disebutnya sudah mendekati 30%.

"Tahun lampau itu full year kita pertumbuhannya negatif. Sekarang nyaris 30% pertumbuhan pajak kita. Jadi, ada perbaikan di sana nan cukup signifikan dan artinya perbaikan nan bisa dilakukan, lantaran itu belum sempurna. Saya bakal perbaiki lagi ke depan," ujarnya.

Menurut Purbaya, ukuran kualitas APBN bukan sekadar seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran alias seberapa besar defisit nan dihasilkan. nan lebih krusial adalah apakah shopping tersebut bisa menciptakan pertumbuhan, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus tetap menjaga keahlian pemerintah bayar utang.

"Kalau fiscal sustainability sebenarnya diterjemahkan kelak bisa tidak kita bayar utang, alias mau tidak kita bayar utang. Jadi acuannya kita monitor terus dan sampai sekarang tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya.

(ach/eds)