Purbaya Pastikan Kondisi APBN 2026 Aman, Siap Buka-bukaan Esok!

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memastikan kondisi fiskal Indonesia kondusif dan membantah rumor bahwa defisit APBN menjadi biang keladi melemahnya Rupiah.

Terkait dengan, angka-angka fiskal, Purbaya menuturkan dia bakal melaporkan APBN KiTA esok, Jumat (5/6/2026). Namun, dia memastikan rasio defisit APBN aman.

"Besok ada APBN KiTA. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Kalau enggak saya ngulang lagi. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi jika itu kan 5 bulan, nan itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12 per 5 kali 0,7, kasarannya ya antara 1,8% ke PDB, rasio defisitnya. Jadi jika hitungan kasar sampai itu aman," katanya di DPR, Kamis (4/6/2026).

Purbaya juga buka bunyi ihwal tekanan dolar terhadap rupiah nan terus terjadi hingga saat ini, sampai levelnya telah menembus level psikologis baru, ialah di atas Rp 18.000/US$.

Purbaya mengakui tekanan kurs itu tentu bakal mempengaruhi beban pembayaran utang pemerintah nan berdenominasi dolar, lantaran sistem pembayarannya kudu mengubah nilai rupiah nan masuk dalam corak penerimaan negara di APBN, menjadi dolar AS kepada para penanammodal pemegang surat berbobot negara (SBN).

"Pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan, dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya

Di sisi lain, dia memastikan, kupon pembayaran utang maupun kembang nan dibayarkan pemerintah berkarakter tetap namalain fixed rate, sehingga APBN tidak mengalami tekanan besar saat terjadinya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sebagai informasi, per 30 April 2026, pemerintah mempunyai sejumlah surat utang berdenominasi dolar nan mempunyai kupon tetap. Jumlahnya sebanyak 51 surat utang fixed coupon dengan total US$ 57,01 miliar.

Adapula nan dalam corak surat utang syariah negara dengan jumlah 23 nan berdenominasi dolar AS. Totalnya sebanyak US$ 24,32 miliar nan fixed coupon, menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

(haa/haa)

Add