Purbaya Mau Terapkan Windfall Tax, Target Awal Industri Nikel!

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap merealisasikan pengenaan pajak atas 'durian runtuh' untung industri tertentu nan kerap disebut windfall keuntungan tax. Target pertama adalah untuk komoditas nikel.

Pengenaan windfall tax terhadap sektor pertambangan dan pengelolaan nikel ini bakal dikenakan beriringan dengan pemberlakuan bea keluar. Saat ini, kebijakan itu kata dia tetap didiskusikan dengan Kementerian ESDM.

"Nanti ada, tapi itu tetap didiskusikan dengan Kementerian ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Purbaya mengatakan, pengenaan bea keluar plus windfall tax keuntungan untuk komoditas nikel ditujukan untuk mengompensasi subsidi daya nan telah digelontorkan pemerintah di tengah tingginya gejolak nilai minyak mentah dunia, akibat bentrok di Timur Tengah.

"Yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita. Nanti juga nan nikel, itu kan bahan baku nya salah satu bahan baku baterai kan," paparnya.

Sebagai kompensasi terhadap pengenaan biaya tambahan itu, Purbaya memastikan, bakal memberikan insentif terhadap produk turunan nikel, agar permintaannya tetap tinggi di dalam negeri.

"Kita bakal mendorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu agar laku. Pokoknya kelak produk nan memakai bahan baku dalam negeri dia bakal mendapat insentif lebih, kira-kira gitu. Nanti tetap didiskusikan, baru didiskusikan," kata Purbaya.

Sebagai informasi, keahlian ekspor komoditas nikel dan peralatan daripadanya (HS75) menjadi salah satu produk penopang surplus neraca perdagangan di Indonesia untuk periode Januari-Maret 2026. Nilainya mencapai US$ 3,24 miliar.

Salah satu negara tujuan utama ekspor nikel dan peralatan daripadanya adalah China dengan nilai mencapai US$ 2,8 miliar. Nilai ekspornya apalagi tetap bisa naik 69,01% dibanding periode Januari-Maret 2025.

Komisi XI DPR sebelumnya juga telah mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan skema windfall tax, di tengah besarnya potensi kenaikan nilai sejumlah komoditas ekspor jagoan Indonesia di pasar bumi pengaruh perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di area Timur Tengah.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, perang itu tidak hanya mendorong kenaikan nilai minyak mentah bumi nan menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Melainkan, juga komoditas ekspor utama RI, seperti nilai minyak mentah kelapa sawit (CPO), nikel, batu bara, alumunium, tembaga, emas, kopi, hingga karet.

"Tentunya kita bisa menyiapkan pemerintah untuk skema windfall tax," kata Misbakhun dalam program dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (7/4/2026)

Misbakhun mengatakan, skema windfall tax nan diterapkan untuk memajaki durian runtuh keuntungan eksportir komoditas itu krusial sebagai penopang penerimaan negara dari sisi pajak.

Hal ini terutama lantaran kebutuhan penerimaan negara saat ini makin tinggi untuk mengompensasi tekanan shopping negara dari sisi subsidi energi, lantaran BBM bersubsidi seperti Pertalite pemerintah tetapkan tidak naik meski nilai minyak mentah bumi tengah melambung demi menjaga daya beli masyarakat.

"Tentunya ini kan kudu dibicarakan berbareng dengan asosiasi pengusahanya, secara sektoral, secara sebagian bahwa pada tingkat nilai tertentu nan kapan disebut Windfall dan kapan kemudian dikenakan berapa persen. Ini juga menimbulkan potensi di luar nan normal," tutur Misbakhun.

Windfall keuntungan tax saat ini memang tengah menjadi sasaran sejumlah negara untuk dikenakan terhadap perusahaan daya nan tengah mendulang untung saat nilai komoditas bergolak akibat terganggunya Selat Hormuz, pengaruh perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Lima negara Uni Eropa menyerukan pajak untung tak terduga atas untung perusahaan daya alias windfall tax sebagai reaksi terhadap kenaikan nilai bahan bakar akibat perang Iran. Hal ini disampaikan oleh menteri finansial Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, dan Austria.

"Langkah tersebut dapat membantu mendanai support bagi konsumen dalam menghadapi nilai daya nan tinggi dan menjadi sinyal bahwa "kita berasosiasi dan bisa bertindak", kata mereka dalam surat kepada Komisi Uni Eropa, dikutip dari Reuters, Senin (27/4/2026).

"Hal itu bakal memungkinkan untuk membiayai support sementara, terutama bagi konsumen, dan mengekang inflasi nan meningkat, tanpa menambah beban pada anggaran publik," tegas para menteri.

Kebijakan ini, menurut lima menteri tersebut, dinilai bakal mengirimkan pesan nan jelas bahwa mereka nan mendapat untung dari akibat perang kudu melakukan bagian mereka untuk meringankan beban masyarakat umum.

Harga minyak dan gas telah melonjak sejak serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, menciptakan guncangan nilai nan mirip dengan krisis daya nan dialami Eropa setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022 - meskipun negara-negara Uni Eropa sekarang mendapatkan lebih banyak daya dari sumber terbarukan.

Dalam surat nan ditujukan kepada Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra, para menteri menunjuk pada pajak darurat serupa pada tahun 2022 untuk mengatasi nilai daya nan tinggi.

"Mengingat distorsi pasar dan hambatan fiskal saat ini, Komisi Eropa kudu segera mengembangkan instrumen kontribusi serupa di seluruh Uni Eropa nan didasarkan pada landasan norma nan kuat," tulis mereka.

(arj/haa)

Add