Purbaya Mau Investigasi Fenomena Ngirit di Warteg: Nanti Saya Makan di Situ

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons berita masyarakat nan mulai membatasi nominal saat makan warung tegal (warteg). Konsumen disebut membatasi pengeluaran makan maksimal Rp 20.000.

Purbaya menilai kejadian tersebut perlu diteliti lebih lanjut sebelum dijadikan gambaran kondisi daya beli masyarakat secara umum. Menurutnya, pemerintah tidak bisa langsung menyimpulkan suatu kondisi hanya berasas temuan di sejumlah warteg.

"Gini, perihal itu mungkin terjadi cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, saya bisa cari warteg nan memang jelek, mungkin lima warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing lantaran ada nan lebih bagus pindah ke sana. Itu nan kita kudu hati-hati," kata Purbaya dalam konvensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Purbaya mengatakan, dirinya bakal melakukan investigasi mengenai temuan itu. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu apalagi mengaku siap makan langsung di warteg untuk pembuktian.

"Nanti jika Anda di Warteg, saya coba datang makan di Warteg," sebut Purbaya.

Purbaya juga menanggapi laporan asosiasi warteg nan menyebut omzet anggotanya menurun. Meski tidak menolak kemungkinan tersebut, dia menegaskan perlu kehati-hatian dalam menafsirkan data.

"Nanti saya cek lagi, tapi kudu hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, kita kudu hati-hati. Tapi jika dari nan lain kan terlihat nan agregat tuh tumbuhnya kenceng semua. Belanja juga tumbuhnya kenceng," tuturnya.

Menurut Purbaya, sejumlah parameter ekonomi lain justru tetap menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat nan cukup kuat. Ia mencontohkan shopping masyarakat nan tetap tumbuh dan tambahan daya beli dari pencairan penghasilan ke-13 aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi ini saya investigasi jika emang ini, saya bakal tambah lagi stimulus ke perekonomian. nan jelas awal-awal ini ada penghasilan ke-13 itu berapa, Rp 35 triliun ya? nan udah cair Rp 30 triliun, nan bakal masuk Rp 40 triliun," imbuh Purbaya.

Ia menegaskan kondisi di satu alias dua letak tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai kesehatan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah tetap mengandalkan info nan dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memandang kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh dan akurat.

"Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS untuk menangkap data-data seperti itu. Sehingga memandang pertumbuhan ekonomi secara agregat alias secara lebih akurat. Kalau enggak ngapain saya ngeluarin berapa setiap tahun, Rp 7 triliun? Lebih ya untuk survey itu kita keluarkan Rp 7 triliun kemarin untuk sensus sama melengkapi DTSEN," terang Purbaya.

Purbaya sempat bercerita dirinya dikritik oleh profesornya saat berkuliah di Amerika Serikat (AS) lantaran persoalan data. Lagi-lagi sang Bendahara Negara meminta untuk berhati-hati dalam mengolah data.

"Saya pernah dikritik sama para guru besar saya ketika melakukan perihal seperti itu. Saya buat modal ekonometri, di Amerika ya. Terus saya run. Terus hasilnya. Ini dipengaruhi oleh ABCD. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, Anda melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke tempat, Anda lempar jaring. Terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan ABCD. Kamu simpulkan ikan di laut adalah ABCD. Padahal laut kan luas. Itu nan kudu kita cegah," tutup Purbaya.

(ily/fdl)