Pulihkan Layanan Adminduk Pascagempa Flores, Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendatangi Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin (24/8/2026). Kunjungan kerja selama empat hari hingga Kamis (27/8/2026) ini dilakukan atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk memulihkan jasa manajemen kependudukan nan lumpuh dan mengganti arsip penduduk nan lenyap alias rusak pascagempa berkekuatan M 7,7.

Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh berbareng rombongan melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya di letak pada sore hari, dia langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar nan telah tiba lebih awal di letak bencana.

Teguh menyampaikan, konsentrasi utama kehadiran tim campuran Kemendagri adalah memastikan hak-hak sipil penduduk terdampak gempa tidak terabaikan di tengah situasi darurat. "Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen krusial seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan komplit untuk perekaman dan pencetakan sigap agar penduduk bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya," ujar Teguh Setyabudi.

Bupati Ngada Raymundus Bena menyambut baik respons sigap pemerintah pusat dalam menangani akibat pascabencana di wilayahnya. Menurut Raymundus, keberadaan arsip kependudukan nan sah sangat menentukan kelancaran penyaluran beragam support sosial dan pemulihan pascabencana bagi warganya.

"Kami sangat berterima kasih atas respons sigap dari Ditjen Dukcapil. Di saat penduduk kami kehilangan tempat tinggal, arsip kependudukan sering kali ikut tertimbun alias hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi penduduk untuk menerima support logistik, jasa kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah," kata Raymundus.

Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan sejumlah perihal nan menjadi perhatian Tim Dukcapil dalam penanganan pascagempa di NTT. Pertama, memastikan info BNBA (by-name by-address) nan sudah diserahkan secara kondusif kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dapat menjadi info dasar utama dalam mendata masyarakat nan terdampak musibah gempa. Kedua, memastikan Kadisdukcapil dan jajarannya tetap dapat memberikan jasa manajemen kependudukan kepada masyarakat, seperti pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga, di samping melakukan perekaman perdana KTP-el serta publikasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

"Kami juga memberikan info lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK nan secara realtime dapat menyajikan info aktual mengenai kondisi kependudukan nan bergerak di wilayah terdampak. Selain itu, kami menjelaskan kegunaan aplikasi IKD+ nan dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berasas NIK, membaca microchip nan ada di dalam KTP-el, hingga membantu orangtua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya," jelas Muhammad Nuh Al Azhar.

Penanganan pascagempa di Pulau Flores juga mendapat perhatian dari kementerian lain. Pada hari nan sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti turut berada di Flores untuk meninjau kondisi sekolah terdampak, salah satunya di SDK Rowa, Nagekeo. Pemerintah pusat terus mengoordinasikan support lintas sektor, mulai dari penyiapan tenda darurat, pemulihan sarana pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan arsip kependudukan warga.