55 menit yang lalu
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyambut positif program sekolah swasta gratis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan jumlahnya sekarang sudah mencapai 103 sekolah. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi jalan krusial untuk memutus persoalan putus sekolah hingga piagam nan tertahan lantaran tunggakan biaya.
Hal itu diungkapkan Basri Baco saat membuka obrolan publik berangkaian dengan pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta. Dalam aktivitas tersebut, Baco menekankan pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Konsep di Komisi E, pendidikan adalah aspek utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang," kata Baco dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan kudu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Jakarta.
Kemudian, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menilai, ambisi Jakarta menjadi kota dunia tidak bakal tercapai jika kualitas sumber daya manusia tetap tertinggal.
"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu aspek nan ada adalah tingkat pendidikannya kudu tinggi," ucap dia.
Namun di sisi lain, Baco mengingatkan tetap banyak persoalan mendasar nan belum terselesaikan di bumi pendidikan Ibu Kota. Mulai dari anak nan terpaksa berakhir sekolah lantaran persoalan ekonomi, hingga piagam nan tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya pendidikan tetap ditemukan di Jakarta.
"Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah lantaran orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi piagam nan tertahan," ungkapnya.
Karena itu, Baco menilai solusi paling realistis adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. "Saya bilang, solusinya hanya satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain," imbuh dia.
"Sampai hariakhir jika tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka piagam tertahan dan putus sekolah bakal terus terjadi," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar nan disebut selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
"Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah alias oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan," tuturnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253.6 miliyar untuk mendanai 103 sekolah swasta nan digratiskan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah nan belum mempunyai sekolah negeri.
"Anggaran nan dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Ia pun mengatakan sekolah swasta dipilih melalui sejumlah kriteria ketat agar program melangkah tepat sasaran. "Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan nan tidak mempunyai sekolah nan diselenggarakan Pemprov DKI," lanjutnya. (maa/maa)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·