Puan Minta Pemerintah Transparan soal Hantavirus Agar Masyarakat Tenang

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah memberi ketepatan dan kecepatan info mengenai Hantavirus nan belakangan menjadi perhatian publik. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan prasarana kesehatan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus.

“Pemerintah kudu datang lebih sigap dalam dalam memberikan kepastian info dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan info agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan, Senin (11/5).

Hantavirus kembali disorot setelah merebak di kapal mewah MV Hondius nan tengah berlayar di Samudera Atlantik. Tiga penumpang kapal tersebut dilaporkan meninggal bumi akibat Hantavirus.

Masyarakat bumi pun waswas lantaran salah satu variannya, Andes virus, diketahui bisa menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.

Hantavirus merupakan golongan virus dari genus Orthohantavirus nan umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis alias dapat menular dari hewan ke manusia.

Sebelum ramai dibicarakan akibat pandemi di kapal pesiar nan berlayar di Eropa itu, Indonesia juga telah mencatat kasus Hantavirus dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 23 kasus Hantavirus tersebar di sembilan provinsi.

Meski telah tercatat tiga kematian dalam tiga tahun terakhir, jenis Hantavirus nan ditemukan di Indonesia berbeda dengan nan memicu pandemi di MV Hondius.

Puan memandang kemunculan kasus Hantavirus di Indonesia perlu ditangani dengan pendekatan nan tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat.

“Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit nan belum umum perlu dilakukan dari beragam aspek,” jelasnya.

“Bukan hanya pada aspek medis saja, tetapi juga pada keahlian Negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui info nan jelas, langkah antisipasi nan terukur, dan perlindungan nan dapat dirasakan masyarakat,” imbuh Puan.

Puan mengingatkan masyarakat saat ini hidup dalam situasi nan sensitif terhadap rumor kesehatan usai pandemi Covid-19. Meski penularan Hantavirus tak secepat Covid-19, kekhawatiran masyarakat dinilai tetap tinggi lantaran pernah mengalami ketidakpastian saat awal pandemi.

“Karena itu, Negara perlu memastikan bahwa setiap info mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,” pesan Puan.

Ia pun meminta Pemerintah bergerak sigap memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh.

“Bagaimana pola penularannya, siapa golongan nan paling rentan, gimana langkah pencegahannya, dan sejauh mana tingkat risikonya bagi masyarakat umum,” ungkapnya.

Puan menilai keterbukaan info menjadi bagian krusial dari perlindungan publik. Sebab, ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan nan cukup, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih sigap daripada penanganan itu sendiri.

“Maka krusial agar Pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan nan lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis nan susah diakses publik luas. Sosialisasi kudu menyentuh langsung akar rumput,” paparnya.

Selain itu, Puan juga menyoroti kesiapan jasa kesehatan wilayah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Ia meminta Pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah penularan virus.

“Kita berterima kasih temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogykarta, dan WNA di Jakarta nan masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans kudu terus diperkuat,” ucapnya.

Menurut Puan, ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pertama kali di wilayah dengan kapabilitas jasa kesehatan dan pengawasan lingkungan nan belum merata.

“Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan akomodasi kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta sistem penemuan dini, pelaporan nan cepat,” terang Puan.

“Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah nan mempunyai tingkat kerentanan lebih tinggi kudu menjadi perhatian,” sambungnya.

Puan menegaskan masyarakat perlu merasakan kehadiran negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan.

“Kami di DPR melalui perangkat kelengkapan majelis mengenai bakal memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan bisa memberi rasa kondusif kepada masyarakat melalui langkah nan jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ujar Puan.

“Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap penduduk merasa terlindungi ketika menghadapi potensi akibat kesehatan baru,” tutupnya.