Profil Silmy Karim, Wamen Imipas yang Ditahan KPK

Meski tersandung dugaan korupsi, Silmy Karim mempunyai rekam jejak panjang di bumi bisnis, ekonomi, birokrasi, dan badan upaya milik negara (BUMN).

Silmy Karim ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Ia dipercaya membantu modernisasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.

Dari sisi pendidikan, Silmy merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada 1997. Ia kemudian melanjutkan studi magister bagian ekonomi di Universitas Indonesia pada 2005–2007.

Tiga tahun kemudian, Silmy mengikuti program kepemimpinan di Georgetown University. Selanjutnya, dia menempuh program Executive Education bagian National and International Security di Harvard Kennedy School, Harvard University, serta NATO Staff Officer Orientation Course di NATO School Oberammergau, Jerman, pada 2012.

Karier Silmy di pemerintahan dimulai pada 2008–2009 saat berasosiasi dalam Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengambilalihan upaya TNI oleh negara melangkah sesuai petunjuk regulasi.

Di lingkungan Kementerian Pertahanan, Silmy pernah menjadi personil Dewan Penasihat. Ia juga dikenal mempunyai kedekatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin nan saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI.

Pada 2010–2011, Silmy menjabat sebagai Special Advisor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia bekerja memberikan masukan strategis kepada ketua lembaga tersebut.

Berkat rekam jejaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menunjuk Silmy sebagai Staf Khusus Presiden pada periode 2011–2013.

Sepanjang kariernya, Silmy juga dipercaya memimpin sejumlah BUMN. Ia mengawali kiprah di perusahaan pelat merah sebagai Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011.

Selanjutnya, Silmy menjabat Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada 2014–2016. Dari Pindad, dia dipercaya memimpin PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016.

Pada 2018, Silmy diangkat menjadi Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Ia juga pernah menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah itu, Silmy dipercaya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM saat dipimpin Yasonna H. Laoly. Ketika menjabat, dia berkomitmen mengembangkan sistem imigrasi Indonesia agar memenuhi standar internasional dengan tetap mengedepankan transparansi dan efisiensi.

Usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024, nama Silmy masuk bursa Kabinet Merah Putih. Ia kemudian resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024.