Profil dan Pendidikan Bima Setyawan, Adik Kepala BNPB yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Bencana

Bima Setyawan. (Foto: Facebook)

PROFIL dan pendidikan Bima Setyawan menjadi sorotan. Pasalnya, namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa nan berangkaian dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bima Setyawan ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2026. Perhatian publik terhadap sosoknya juga muncul lantaran dia diketahui merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Dalam perkara tersebut, KPK mendalami dugaan penyimpangan pengadaan peralatan dan jasa nan menggunakan anggaran penanganan kebencanaan. Meski demikian, dugaan tindak pidana nan disangkakan kepada Bima tetap kudu dibuktikan melalui proses hukum.

1. Profil Bima Setyawan

Bima Setyawan dikenal sebagai adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bima juga pernah beraktivitas sebagai tenaga mahir Kepala BNPB.

Selain aktivitas tersebut, Bima disebut mempunyai keterlibatan dalam aktivitas sektor swasta nan berangkaian dengan proyek pengadaan peralatan dan jasa. Informasi mengenai perjalanan pekerjaan dan latar belakang pribadinya tetap terbatas.

2. Pendidikan Bima Setyawan Belum Banyak Terungkap

Bukan hanya perjalanan karier, riwayat pendidikan Bima Setyawan belum banyak dipublikasikan dalam sumber terbuka nan dapat diverifikasi. Informasi mengenai sekolah, perguruan tinggi, jurusan, maupun gelar akademiknya belum dapat dipastikan.

Namun, bisa dipastikan Bima menjadi perhatian publik Tanah Air saat ini. Utamanya usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, interogator mengamankan sejumlah pihak untuk menjalani pemeriksaan. KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa nan berangkaian dengan Dana Siap Pakai kebencanaan.

KPK tetap mendalami bangunan perkara, termasuk dugaan pengondisian pengadaan serta penggunaan anggaran nan semestinya diperuntukkan bagi penanganan bencana.