Produksi Sumur LLA-5 Tembus 780 BOPD, Lampaui Target

ilustrasi(Antara)

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mencatatkan capaian signifikan melalui Sumur LLA-5. Produksi minyak dari sumur minyak tersebut sukses menyentuh nomor 780 barel per hari (BOPD), melonjak jauh dari sasaran awal nan ditetapkan sebesar 300 barel per hari.

General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, menyatakan bahwa keberhasilan pengeboran di Sumur LLA-5 merupakan bukti nyata bahwa potensi persediaan migas di wilayah lepas pantai utara Jawa Barat tetap sangat menjanjikan. "Ini menjadi modal kuat bagi kami untuk melanjutkan program pengeboran berikutnya, ialah Sumur LLA-7," ujar Muzwir dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (8/7).

Sumur LLA-5 resmi mulai beraksi pada 26 Juni 2026. Berdasarkan penilaian Pertamina, kualitas minyak mentah nan dihasilkan tergolong sangat baik dengan kadar air (water cut) nan sangat minim, ialah hanya tiga persen.

Muzwir mengakui bahwa proses pencarian minyak di tengah laut ini menghadapi beragam hambatan teknis dan akibat pekerjaan nan tinggi. Namun, tim di lapangan sukses mengatasi tantangan tersebut. Selama 67 hari pengerjaan sejak akhir April 2026, seluruh aktivitas pengeboran melangkah andal dengan catatan lebih dari 84 ribu jam kerja tanpa kecelakaan (zero accident).

Saat ini, Sumur LLA-5 tetap berada dalam tahap proses pembersihan awal (clean-up). Dengan kondisi tersebut, perkiraan laju produksi minyak diperkirakan tetap berpotensi mengalami peningkatan lebih lanjut.

Memperkuat Produksi Nasional

Tambahan produksi dari Sumur LLA-5 ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan daya nasional, terutama di tengah tren penurunan produksi dari lapangan-lapangan migas nan sudah tua (mature). Keberhasilan ini sekaligus menegaskan peran PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina dalam mengelola lapangan hulu secara efektif.

PHE ONWJ terus berkomitmen melakukan pengembangan berkepanjangan di wilayah lepas pantai utara Jawa Barat guna mendukung sasaran produksi migas nasional nan ditetapkan pemerintah.