Premanisme Jakarta: Antara Kemiskinan, Kekuasaan, dan Ruang Kota

Ketua FKDM Wilayah DKI Jakarta, Adhi Ayoe Yanthy (foto: dok pribadi)

Penulis: Adhi Ayoe Yanthy - Ketua FKDM Wilayah DKI Jakarta

JAKARTA merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, sekaligus simbol modernisasi Indonesia. Pertumbuhan gedung pencakar langit, pusat bisnis, dan area kediaman elite sering dipandang sebagai parameter keberhasilan pembangunan. Namun, di kembali wajah metropolitan tersebut, Jakarta tetap menyimpan persoalan sosial nan kompleks, salah satunya adalah keberadaan premanisme. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam corak kekerasan jalanan, pemalakan, alias penguasaan lahan secara ilegal, tetapi juga berkembang menjadi jaringan kekuasaan informal nan memanfaatkan celah kelemahan negara dalam mengatur ruang publik. Oleh lantaran itu, premanisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pidana individual, melainkan sebagai indikasi sosial nan lahir dari pertemuan antara kemiskinan, ketimpangan ekonomi, relasi kekuasaan, dan perebutan ruang kota.

Dalam perspektif sosiologi, premanisme merupakan akibat dari proses urbanisasi nan tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. Jakarta terus menjadi magnet migrasi dari beragam wilayah lantaran dianggap menyediakan kesempatan ekonomi nan lebih baik. Akan tetapi, keahlian kota dalam menyediakan lapangan kerja umum tidak sebanding dengan jumlah pendatang nan datang setiap tahun. Akibatnya, sebagian masyarakat terdorong memasuki sektor informal nan rentan terhadap praktik kekerasan, pemerasan, maupun penguasaan wilayah.

Robert K. Merton (1968) dalam Social Theory and Social Structure menjelaskan bahwa penyimpangan sosial muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara cultural goals nan diidealkan masyarakat dengan institutionalized means nan tersedia untuk mencapainya. Dalam kondisi tersebut, perseorangan alias golongan dapat melakukan beragam corak adaptasi, salah satunya melalui innovation, ialah menerima tujuan-tujuan sosial, seperti memperoleh penghasilan alias meningkatkan status ekonomi, tetapi menggunakan cara-cara nan tidak sesuai dengan norma dan hukum.

Dalam konteks Jakarta, sebagian praktik premanisme dapat dipahami sebagai corak penyesuaian tersebut. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, tingginya persaingan ekonomi perkotaan, serta sempitnya mobilitas sosial mendorong sebagian perseorangan memanfaatkan sistem informal, termasuk praktik pemerasan, penguasaan ruang publik, alias penyediaan jasa keamanan ilegal, sebagai strategi memperoleh penghidupan. Dengan demikian, premanisme tidak semata-mata merupakan persoalan moral alias kejahatan individual, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam pengedaran kesempatan ekonomi di kota metropolitan.

Namun demikian, menjelaskan premanisme hanya melalui pendekatan kemiskinan tentu tidak memadai. Tidak semua orang miskin menjadi pelaku premanisme, dan tidak sedikit pelaku premanisme justru mempunyai hubungan dengan jaringan ekonomi maupun politik nan kuat. Dengan demikian, aspek kemiskinan hanyalah salah satu variabel nan menjelaskan kenapa premanisme memperoleh pedoman sosial tertentu di area perkotaan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow