Prabowo Ungkit Pidato AHY soal Kekuasaan: Sistematis dan Tegas

Presiden Prabowo Subianto mengungkit pidato Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Prabowo menyebut pidato AHY tegas.

"Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan nan menilai pidato Pak AHY beberapa hari nan lampau katanya adalah kritik tajam," ujar Prabowo dalam aktivitas seremoni HUT ke-25 Partai Demokrat, Rabu (9/9/2026).

Ia menyebut sebagai bangsa nan besar, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Sehingga, sebagai pemimpin Indonesia, dirinya kudu berterima kasih atas segala kritik dan koreksi.

"Saudara-saudara, memang bangsa nan besar, nan sudah memilih jalan demokrasi, kudu berterima kasih atas kritik dan koreksi," jelasnya.

"Tapi nan jelas beliau (AHY) tegas menyampaikan iktikad beliau dan iktikad partai demokrat ialah bersama-sama kita bekerja untuk rakyat," sambungnya.

Pernyataan AHY

Beberapa hari nan lalu, pidato AHY menjadi sorotan. Mulanya, dia mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik nan sempat mengalami kemenangan dan kekalahan.

Baginya, perihal itu menjadi pelajaran nyata bahwa Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi. "Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa kerakyatan kudu kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi kewenangan rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, ialah pada saat 10 tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) menjadi presiden, semua melangkah dengan tenteram dan kerakyatan terjaga. Dia pun mengingat bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang kerakyatan tetap kudu dijaga.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan tenteram dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu," jelas AHY.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, kedudukan ada waktunya, pemilu mempunyai siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

(isa/ygs)