Prabowo Minta Dana Haji Diaudit Forensik, BPKN RI: Calon Jemaah Terlindungi!

Prabowo Minta Dana Haji Diaudit Forensik

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto mendorong segera dilakukan audit terhadap tata kelola finansial haji. Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual finansial haji nan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pengarahan tersebut merupakan corak perhatian unik Presiden Prabowo dalam upaya memperbaiki pengelolaan finansial haji.

“Terutama tata kelola finansial haji nan hari ini itu dikelola oleh BPKH. Presiden tadi mendorong agar finansial haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola finansial haji,” kata Dahnil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Komisioner BPKN RI Jailani

Menanggapi perihal tersebut, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI),  Jailani mendukung langkah Prabowo  yang meminta audit forensik atas tata kelola finansial haji di BPKH.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut krusial untuk memastikan kondisi biaya haji diketahui secara aktual dan kepentingan calon jemaah terlindungi.

“Dana haji adalah amanah dari masyarakat. Kami mendukung langkah Presiden untuk memastikan pengelolaannya diperiksa secara mendalam, sehingga setiap keputusan perbaikan didasarkan pada fakta,” kata Jailani Kamis, (1/10/2026).

Jailani menegaskan, bahwa calon jemaah berkuasa memperoleh info nan benar, jelas, dan jujur mengenai biaya nan telah mereka setorkan.