Prabowo Bongkar Biang Kerok Uang Pemda Bocor: Ongkos Politik Mahal

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkap salah satu persoalan nan menurutnya menjadi penyebab terjadinya kebocoran anggaran pemerintah. Ia menyebut tingginya ongkos politik dalam pemilihan kepala wilayah menjadi salah satu aspek nan perlu mendapat perhatian.

Prabowo mengungkapkan, berasas pemahamannya sebelum menjabat sebagai Presiden, kebocoran anggaran pada APBN dan APBD diperkirakan mencapai sekitar 30%.

"Jadi jika kita lihat waktu saya dipilih dan saya sebelum apalagi saya ambil alih. Saya sudah mengerti bahwa kebocoran dari APBN dan APBD itu ya sekitar 30%. Ya. Ya. Di sumber cash, ini sumber duit tunai bocor," ujar Prabowo, dalam wawancara dengan sejumlah media di Hambalang, Bogor, minggu lampau (6/9/2026).

Menurut Prabowo, kebocoran tersebut antara lain berangkaian dengan pola shopping pemerintah, termasuk borosnya shopping peralatan dan pegawai.

Ia kemudian mengaitkan persoalan kebocoran anggaran tersebut dengan mahalnya biaya politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

"Kenapa ya ada masalah? Karena ongkos politik terlalu mahal. Anda tahu kan Anda lebih monitor, Anda wartawan untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh Rp50 miliar," kata Prabowo.

Dalam perbincangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai biaya untuk memenangkan pemilihan gubernur nan disebut dapat mencapai Rp200 miliar. Prabowo membenarkan nomor tersebut. Dan menurut Prabowo, biaya tersebut kudu dikembalikan. Alhasil, mereka kudu mencari proyekan dari APBN.

"Rp200 miliar. Iya. Ya. Gimana dia mau kembalikan coba jika dia tidak ngemplang APBD?" ujar Prabowo.

Prabowo menilai mahalnya ongkos politik dapat menciptakan tekanan bagi kepala wilayah untuk mencari sumber pembiayaan setelah memenangkan kontestasi.

Prabowo Ingin Ongkos Politik Dipangkas

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo mengatakan diperlukan pembenahan sistem politik agar biaya nan kudu dikeluarkan peserta pemilu dapat ditekan.

Salah satu pendapat nan disampaikannya adalah memberikan support pembiayaan kepada partai politik nan memenuhi periode pemisah tertentu melalui APBN.

"Mungkin perlu partai nan lolos threshold dapat support dari APBN. Itu kedua," katanya.

Prabowo juga mengusulkan agar media penyiaran menyediakan waktu bagi peserta pemilu selama masa kampanye tanpa biaya.

Menurutnya, gelombang penyiaran merupakan sumber daya publik sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan nan setara kepada partai politik.

"Jadi jika menurut saya nan pikiran saya, saya juga nyontek dari Eropa, dari mana jika musim kampanye tiap televisi kudu memberi waktu, siaran, iklan TV dan pidato partai-partai tanpa biaya," ujar Prabowo.

"That's public service as a public service. Hanya selama masa kampanye. Saya kira itu bakal kurangi biaya iklan."

Ia mengatakan konsep serupa dapat diterapkan pada radio. Sementara untuk kampanye luar ruang, Prabowo mengusulkan agar setiap kota dan kabupaten menyediakan letak unik bagi peserta pemilu untuk memasang perangkat peraga kampanye dengan porsi nan setara.

"Kalau ada ada 18 peserta. Dikasih 18 masing-masing haknya sama. Kurangi lagi biaya," katanya.

Menurut Prabowo, pengurangan biaya kampanye dapat menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya kebutuhan pembiayaan terlarangan setelah kontestasi politik berakhir.

"Jadi kita kudu berani mencari sistem-sistem nan mengurangi ongkos-ongkos politik. Akhirnya orang cari biaya siluman dan sebagainya," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa praktik jual beli bunyi tetap menjadi persoalan dalam pemilu.

"Nah, tetap jika jual beli bunyi tetap tetap bahaya, tapi at least ongkos-ongkos ini kita hilangkan. Itu itu tanggapan saya terhadap itu ya," tegas Prabowo.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]