Prabowo Apresiasi Thailand Bantu Pulangkan 1.000 WNI Korban Online Scam

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand atas support untuk pemulangan alias repatriasi 1.000 WNI nan terindikasi sebagai korban penipuan online alias online scam.

Hal itu diungkapkan saat memberikan keterangan pers berbareng dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas support dan kerja sama nan erat dalam memfasilitasi pemulangan penduduk negara Indonesia nan menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar mendekati 1.000 penduduk negara Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan ini merupakan support nan sangat berfaedah dan membuktikan hubungan antar dua negara.

"Sekali lagi, nan mulia atas nama bangsa dan rakyat Indonesia saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi nan sebesar-besarnya," katanya.

Untuk itu kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya penanganan dalam kejahatan trans-nasional, termasuk penipuan online.

Selain itu juga dalam perihal kerja sama pertukaran info dan intelijen, kerja sama investigasi bersama, pencarian aliran keuangan, serta koordinasi penegakan norma untuk membongkar jaringan kejahatan trans-nasional. Indonesia dan Thailand juga bakal terus mengoptimalkan penguatan kerja sama bagian pertahanan dan keamanan melalui Indonesia - Thailand High Level Committee dan Indonesia - Thailand Security Dialogue.

"Kami juga mendukung pengembangan Trans-nasional Referal Mechanism (TRM) sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan trans-nasional secara kondusif dan bermartabat," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, PM Anutin sepakat untuk meningkatkan support dan kerja sama dalam memerangi kejahatan trans-nasional, terutama penipuan online, perdagangan manusia, hingga narkoba.

"Dalam perihal ini kami bakal lebih banyak bekerja sama. Baik dari segi penegakan norma pertukaran info intelijen. Penguatan kapabilitas pejabat dan kerja sama di tingkat regional ASEAN," katanya.