PPATK dan Bareskrim Terus Sinergi Lacak Aliran Dana Judi Online

Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan terus mendukung penuh jejeran Bareskrim Polri dalam memberantas praktik pertaruhan online (judol). PPATK memastikan bakal mendampingi interogator melacak aliran biaya sindikat gambling online.

Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK, Yuliani, menyampaikan bahwa selama ini kerjasama antara PPATK dan interogator Polri telah membuahkan banyak hasil kajian nan signifikan dalam penanganan perkara.

"Kami dari PPATK selama ini sudah banyak sekali bekerja-sama dengan teman-teman interogator dan sudah memberikan banyak hasil kajian serta support mengenai dengan penanganan," kata Yuliani dalam bertemu pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026).

Yuliani menegaskan bahwa ke depan PPATK bakal terus berkedudukan aktif sebagai sektor terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan berasal dari aktivitas terlarangan seperti gambling online.

"Ke depan kami berkomitmen sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian duit bakal selalu berkedudukan aktif gimana bisa mendampingi dan bersama-sama penyidik, sehingga setiap penanganan perkara nan bisa kami berkedudukan di situ bisa kami tampil secara maksimal," tegasnya.

Modus Operandi: Pakai Rekening Nominee hingga Kripto

Dalam kesempatan nan sama, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adex Yudiswan mengungkapkan bahwa support kajian dari PPATK dalam membongkar aliran biaya sindikat judol. Mereka, kata Adex, sekarang memanfaatkan beragam prasarana finansial untuk menutupi jejak mereka.

"Dalam menyamarkan aliran dana, para pelaku memanfaatkan beragam cara, mulai dari pola layering, rekening nominee, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto," ungkap Adex.

Adex menjelaskan bahwa tantangan interogator saat ini tidak sederhana lantaran perkembangan prasarana digital nan sangat cepat. Selain itu, sifat gambling online nan borderless alias tanpa pemisah negara membikin penelusuran aset menjadi lebih kompleks.

"Perjudian online ini tidak mengenal pemisah negara. Server bisa di suatu negara, operator di negara lain, tim marketing di negara berbeda lagi. Karena itu, pemberantasan pertaruhan online tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri," jelasnya.

Karena itu, dia memastikan pihaknya terus bersinergi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia.

"Kami berupaya mengantisipasi tantangan ini agar bisa melakukan upaya pengungkapan. Sinergi dengan PPATK dalam kajian penelusuran aliran biaya serta dengan OJK dan Bank Indonesia untuk memastikan industri perbankan dapat memutus sarana pembayaran jaringan operasional pertaruhan online," tutur Adex.

Selain penegakan norma dan pencarian aset, dia juga mengimbau masyarakat agar tidak tertipu. Dia menekankan pentingnya pemahaman bahwa gambling online pada dasarnya adalah praktik penipuan.

"Upaya preemtif dan preventif juga terus kami lakukan agar masyarakat mengerti bahwa sebenarnya gambling online nan ada di internet itu bukan permainan, tetapi merupakan penipuan," pungkasnya.

(ond/lir)