Politik Kotor di Balik Dunia Pendidikan

Selama ini, politik kerap dipersepsikan sebagai sesuatu nan hanya terjadi di panggung kekuasaan negara di parlemen, partai politik, alias lingkaran elite pemerintahan. Namun, dugaan tersebut sesungguhnya terlalu sempit. Politik, pada hakikatnya, adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia nan tidak bisa dihindari. Ia datang dalam setiap relasi sosial, termasuk dalam bumi kerja, organisasi, apalagi dalam lingkungan nan dianggap paling sakral sekalipun: bumi pendidikan.

Secara teoritis, politik merupakan kajian tentang gimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam suatu sistem sosial. Politik juga membahas gimana keputusan diambil, gimana kepentingan dikelola, serta gimana relasi antarindividu dan golongan dibangun dalam struktur kekuasaan. Pemikiran dari tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, Niccolò Machiavelli, hingga John Locke telah memberikan landasan krusial dalam memahami gimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif Niccolò Machiavelli, kekuasaan sering kali dipahami sebagai sesuatu nan kudu diraih dengan strategi dan dipertahankan dengan kecerdikan. Pemikiran ini, jika dipahami secara dangkal, dapat dengan mudah disalahgunakan menjadi legitimasi untuk melakukan segala langkah demi mencapai tujuan. Inilah nan kemudian menjadi titik awal munculnya praktik politik nan tidak sehat, termasuk di bumi pendidikan.

Tidak dapat dipungki bahwa bumi pendidikan juga mempunyai struktur kekuasaan: ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembimbing senior, serta beragam posisi strategis lainnya. Dalam struktur ini, tentu ada dinamika kepentingan, kompetisi, dan ambisi. Pada pemisah tertentu, perihal ini adalah sesuatu nan wajar. Kompetisi dapat mendorong peningkatan kualitas, inovasi, dan profesionalisme. Namun, persoalan muncul ketika kejuaraan tersebut berubah menjadi ambisi nan tidak terkendali.

Fenomena nan mengkhawatirkan adalah ketika sebagian perseorangan mulai menggunakan cara-cara nan tidak etis demi meraih alias mempertahankan jabatan. Mereka tidak lagi mengandalkan kompetensi, dedikasi, alias prestasi, melainkan memilih jalan pintas nan merugikan orang lain. Fitnah, manipulasi informasi, pencitraan negatif, hingga upaya sistematis untuk menjatuhkan rekan kerja menjadi praktik nan diam-diam tumbuh di kembali tembok sekolah.

Lebih parah lagi, praktik ini tidak hanya terjadi di level struktural, tetapi juga merembet ke ranah pedagogis. Ada oknum nan dengan sengaja membentuk opini siswa untuk membenci alias meragukan kompetensi pembimbing lain. Siswa, nan semestinya menjadi subjek pendidikan, justru dijadikan perangkat dalam permainan kekuasaan. Ini bukan hanya tidak profesional, tetapi juga merupakan corak pengkhianatan terhadap prinsip pendidikan itu sendiri.

Ketika seorang pendidik menggunakan siswa sebagai perangkat untuk menyerang koleganya, maka pemisah antara mendidik dan memanipulasi telah dilanggar. Dalam situasi seperti ini, nan rusak bukan hanya hubungan antarindividu, tetapi juga nilai-nilai moral nan semestinya ditanamkan kepada peserta didik.

Pandangan Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk dijadikan cermin refleksi. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan kudu menjadi ruang nan bersih, jujur, dan beradab. Keteladanan menjadi kunci utama dalam proses tersebut.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pelaku pendidikan bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Ambisi pribadi sering kali mengalahkan idealisme. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai perangkat untuk memperoleh kekuasaan dan untung tertentu.

Dalam perspektif psikologi, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia mempunyai dorongan naluriah (id) nan condong mengejar kepuasan dan kepentingan pribadi. Dorongan ini kudu dikendalikan oleh superego, ialah sistem nilai dan moral nan membimbing perilaku manusia. Ketika superego melemah, maka id bakal mendominasi, dan lahirlah perilaku nan egois, manipulatif, apalagi destruktif.

Praktik politik kotor di bumi pendidikan dapat dilihat sebagai manifestasi dari kekuasaan ambisi tanpa kontrol moral. Individu tidak lagi mempertimbangkan akibat tindakannya terhadap orang lain maupun terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. nan krusial adalah tujuan tercapai, meskipun kudu mengorbankan integritas dan keadilan.

Faktor ekonomi juga sering kali menjadi latar belakang nan tidak bisa diabaikan. Tekanan kebutuhan hidup, kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta ketidakstabilan finansial dapat mendorong seseorang untuk mengejar kedudukan dengan segala cara. Namun, menjadikan argumen ekonomi sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan tidak etis adalah corak rasionalisasi nan berbahaya. Etika tidak boleh dikorbankan atas nama kebutuhan.

Dampak dari praktik ini sangat luas dan sistemik. Pertama, hubungan ahli antar tenaga pendidik menjadi rusak. Lingkungan kerja nan semestinya kondusif berubah menjadi penuh kecurigaan dan konflik. Kedua, kualitas pembelajaran menurun lantaran daya nan semestinya digunakan untuk mengajar justru lenyap untuk menghadapi bentrok internal. Ketiga, siswa menjadi korban secara tidak langsung lantaran mereka kehilangan lingkungan belajar nan sehat.

Tidak berakhir di situ, akibat jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sekolah tidak lagi dipandang sebagai tempat nan menjunjung tinggi nilai moral, melainkan sebagai ruang nan sarat kepentingan dan intrik. Jika kepercayaan ini hilang, maka legitimasi pendidikan sebagai pilar pembangunan bangsa juga bakal ikut melemah.

Penting untuk ditegaskan bahwa politik dalam pendidikan bukanlah sesuatu nan kudu dihilangkan sepenuhnya. Politik, dalam corak nan sehat, justru diperlukan untuk memperjuangkan kebijakan nan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Namun, politik nan dimaksud adalah politik nan beretika, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Berpolitik secara sehat berfaedah mengedepankan kejuaraan berbasis gagasan, inovasi, dan keahlian nyata. Setiap perseorangan diberi ruang untuk menunjukkan kualitasnya tanpa kudu menjatuhkan orang lain. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog, bukan melalui tuduhan alias manipulasi. Jabatan diraih melalui proses nan adil, bukan melalui permainan kotor.

Di sinilah pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam bumi pendidikan. Integritas bukan sekadar slogan, tetapi kudu menjadi prinsip nan dipegang teguh oleh setiap pelaku pendidikan. Tanpa integritas, pendidikan bakal kehilangan arah dan maknanya.

Sudah saatnya ada kesadaran kolektif untuk menolak segala corak praktik politik nan tidak sehat di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga pemangku kebijakan kudu mempunyai komitmen nan sama untuk menjaga marwah pendidikan. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan nan merusak integritas.

Selain itu, perlu juga adanya sistem pengawasan nan kuat dan transparan. Mekanisme pertimbangan kudu bisa mendeteksi dan mencegah praktik-praktik tidak etis. Budaya organisasi nan sehat kudu dibangun, di mana kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme menjadi nilai utama.

Pada akhirnya, persoalan ini kembali pada pilihan individu. Setiap orang mempunyai pilihan untuk berpolitik secara sehat alias tidak. Pilihan untuk menjunjung tinggi etika alias mengabaikannya. Pilihan untuk membangun alias justru merusak.

Dunia pendidikan tidak memerlukan orang-orang nan pandai dalam intrik, tetapi memerlukan mereka nan kuat dalam integritas. Tidak memerlukan ambisi nan membabi buta, tetapi memerlukan dedikasi nan tulus. Jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah nan kudu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Jika praktik politik kotor terus dibiarkan, maka kehancuran pendidikan bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realita nan tidak terelakkan. Namun, jika setiap perseorangan berani mengambil sikap dan menjaga integritas, maka pendidikan bakal tetap menjadi sinar nan menerangi masa depan.

Pertanyaannya sekarang sederhana, namun mendasar: apakah kita bakal membiarkan pendidikan dikotori oleh ambisi, alias kita memilih untuk menjaganya dengan integritas?